Sungai yang tercemar oleh sampah kebanyakan berasal dari limbah domestik

Meski industri berpengaruh terhadap penurunan beban pencemaran air, tapi sasaran utama yang harusnya difokuskan justru limbah-limbah domestik yang berasal dari perumahan.

Demikian yang dikemukakan oleh Affandi Permana, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kota Tangerang, di Seminar Daya Tampung Beban Pencemaran Air sebagai Basis Penetapan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air, di Jakarta, Kamis (14/6).

“Regulasi untuk limbah domestik itu harusnya diperkuat, memang ada Permen (Peraturan Menteri Nomor) 112 dari KLH (Kementerian Lingkungan Hidup), tapi hampir tidak ada sanksi sama sekali. Pengembang-pengembang besar, seperti BSD (Bumi Serpong Damai), Alam Sutera, justru belum ada pengelolaan limbah domestik, mereka langsung saja buang ke sungai,” kata Affandi mengacu kepada Permen yang diterbitkan tahun 2003, dan mengatur tentang baku mutu air limbah domestik tersebut.

Selama ini, ia mengatakan, bahwa pengelolaan limbah domestik untuk perumahan hanya berdasarkan gentleman agreement yang disepakati oleh kedua belah pihak.

“Kalau industri memang juga perlu karena ada substansi yang berbahaya, tetapi mereka lebih gampang karena sudah ada sanksinya jelas, mulai dari sanksi administrasi hingga paksaan pemerintah. Kita pun sudah aturan bahwa kalau tidak ada pengelolaan limbah domestik, maka mereka tidak akan dapat ijin,” jelasnya menambahkan, bahwa beban pencemaran air di Kota Tangerang berasal dari limbah domestik sebesar 84 persen.

Sabar Ginting, Asisten Deputi bidang Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana, dan Jasa, Kementerian Lingkungan Hidup, mengiyakan bahwa penanganan limbah domestik memang lebih rumit ketimbang limbah domestik. Namun peraturan yang ada sudah cukup untuk bisa dijadikan acuan.

“Permen 112 itu sebenarnya sudah bisa dijadikan acuan hukum bagi para bupati dan walikota, karena itu kan soal baku mutu air limbah domestik, yang berhak menentukan baku mutu adalah menteri dan gubernur dengan baku mutu yang sama atau lebih ketat. Tetapi, memang implementasi itu dari walikota dan bupati,” jelas Sabar.

Meski demikian, ia mengakui bahwa partisipasi para pengembang masih jauh untuk mendirikan pengelolaan limbah dan memilih buang ke sungai karena masih ada pertimbangan bisnis.

“Ya, mereka kan perlu lahannya untuk pengembangan bisnis, banyak yang tidak mau kalau dijadikan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), dan memang tidak akan efisien kalau dipasang septic tank satu persatu. Padahal IPAL itu sendiri tidak mahal kok, sekitar Rp 600 juta hingga Rp 800 juta untuk bisa menampung kotoran 200 manusia,” kata Sabar.

KLH sendiri menargetkan untuk bisa menurunkan beban pencemaran air di seluruh Indonesia sebesar 50 persen pada tahun 2014 dengan batas dasar tahun 2009, namun hingga kini baru tercatat tujuh persen penurunan per tahun karena minimnya data dan masih terbatasnya industri yang bisa dilakukan pengecekan.

Penulis: