Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti dan Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan menunjukkan tiga buku yang diduga bermuatan pornografi. (SP/ Natasia Christy)
Menolak hubungan seksual sebelum menikah. Judul kisah itu adalah Asal Mau Sama Mau

Sejumlah guru mempertanyakan pengawasan buku oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Sebab, buku-buku bermuatan pornografi yang beredar di sekolah dasar (SD), ternyata telah lolos penilaian dari pemerintah pusat lewat, keputusan Kepala Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2009.

“Ini akibat kontrol yang lemah, kinerja Kemdikbud tidak maksimal. Buku yang tidak layak dibaca anak SD malah masuk ke SD. Buat kami ini bermuatan porno,” kata Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, di Jakarta, Kamis (14/6).

Buku-buku yang dimaksudkan adalah buku berjudul Tidak Hilang Sebuah Nama karangan Galang Lutfiyanto dan diterbitkan oleh PT Era Adicitra Intermedia.

Di salah satu bagian buku itu menceritakan tentang hubungan seks sejenis serta cerita sadisme pembunuhan dilengkapi dengan ilustrasi.

Selain itu, buku berjudul Tambelo karya Redhitek yang juga diterbitkan PT Era Adicitra Intermedia memiliki isi tak jauh berbeda.

Buku Tambelo yang terdiri atas dua seri judul yaitu Tambelo Meniti Hari di Oftakawa dan 'Tambelo, Kembalinya si Burung Camar'.

Buku lainnya adalah serial Akta dengan salah satu judul Ada Duka di Wibeng.

Salah satu bagiannya menceritakan sang tokoh utama yang menolak hubungan seksual sebelum menikah. Judul kisah itu adalah Asal Mau Sama Mau?

Sementara itu, Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Iwan Hermawan, berpendapat buku-buku seperti itu sebenarnya sah saja sebagai kreativitas penulis.

Namun, dia menyesalkan karena buku-buku itu justru beredar di kalangan siswa SD.

“Kami sangat menyangkan Kemdikbud meloloskan buku ini untuk jadi buku bacaan-bacaan di kelas SD. Belum saatnya anak SD tahu pemakaian kondom," kata Iwan.

Menurutnya, pemerintah baik pusat, provinsi, atau kabupaten/kota saling lempar tanggung jawab saat ditanyakan pihak yang bertanggung jawab atas peredaran buku-buku itu.

Berdasarkan penelusurannya, buku-buku yang termasuk buku pengayaan itu didanai oleh pemerintah pusat lewat dana alokasi khusus (DAK).

Terkait hal itu, dia merasa heran karena buku yang dibeli lewat DAK seharusnya berbeda-beda sesuai keinginan dinas pendidikan kabupaten/kota.

Tapi buku-buku tersebut ternyata beredar secara nasional.

“Anehnya seluruh kabupaten kota bukunya sama. Saya jadi curiga ada skenario dari pemerintah pusat,” kata Iwan.

Penulis Membantah

Di pihak lain, Humas dari Forum Lingkar Pena Yons Achmad membantah buku Tidak Hilang Sebuah Nama dan serial Akta bermuatan pornografi.

Yons mengatakan kedua penulis buku itu berasal dari komunitas penulis Lingkar Pena yang sudah berdiri sejak 1997.

Ada 5.000 penulis yang tergabung dalam komunitas itu.

“Tidak benar kalau buku itu dikatakan bermuatan pornografi kalau dibaca seksama dan sesuai konteks, tapi kami akui memang tidak tepat buku-buku itu didistribusikan kepada anak SD,” kata Yons.

Dia menambahkan para penulis dalam Forum Lingkar Pena merasa khawatir hilangnya semangat membaca dari masyarakat.

Sebab forum itu juga menggalang budaya membaca di perpustakaan kepada para orangtua.

“Kami takut perpustakaan yang kami jaga betul malah kena imbas karena orangtua jadi takut ke perpustakaan,” ujar Yons.

Penulis: