Ilustrasi
"Kalau diatur, disosialisasikan, tidak akan ada yang protes. Tapi kalau tidak diatur, tiap tahun melambung naik karena mengikuti mekanisme pasar."

Pemerintah daerah (Pemda) didesak untuk mengeluarkan aturan tentang batas maksimal pungutan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK. Meski berwenang untuk menentukan besar pungutan, sekolah tidak boleh mengikuti mekanisme pasar sehingga membatasi kesempatan masuk siswa miskin.

Hal itu ditegaskan Hamid mengatakan saat ini banyak SMA unggulan di kota besar menetapkan besar pungutan sesuai mekanisme pasar.

"Kalau diatur, disosialisasikan, tidak akan ada yang protes. Tapi kalau tidak diatur, tiap tahun melambung naik karena mengikuti mekanisme pasar. Sekolah bagus pasang tarif berapa pun pasti dibayar orangtua tapi kan yang miskin tidak bisa masuk," kata Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad, Sabtu (16/6).

Hamid mengatakan di era otonomi daerah, pengaturan sekolah menjadi tanggung jawab Pemda. Pungutan di SMA/SMK masih diizinkan karena belum ada kebijakan wajib belajar sampai tingkat SMA/SMK. Namun, pemerintah pusat sudah membuat aturan lewat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 60/2011 tentang Larangan Pungutan di Tingkat SD/MI dan SMP/MTs, salah satunya agar biaya pendidikan harus terjangkau.

"Itu wilayah otonomi untuk mengatur. Kemdikbud sudah membuat aturan normatif dalam Permendikbud," kata Hamid.

Batas maksimal pungutan masuk di SMA/SMK harus ditetapkan sesuai kondisi daerah masing-masing. Ada empat hal yang perlu dipertimbangkan yaitu indeks kemahalan daerah, jumlah kebutuhan tiap sekolah, standar pelayanan minimal di tiap kabupaten/kota, dan proporsi indeks kemiskinan di tiap kabupaten/kota.

Hamid menambahkan Badan Pusat Statistik setiap tahun mengeluarkan riset tentang pengeluaran orangtua setiap memasuki jenjang sekolah baru. Misalnya, BPS menyebutkan rata-rata pengeluaran orangtua yang ingin memasukkan anaknya ke SMA pada 2009 sebesar Rp 2,3 juta.

"Jadi seharusnya pemerintah provinsi atau kabupaten/kota bisa melakukan regulasi berdasarkan data itu. Misalnya DKI Jakarta, tentukan berapa batas maksimal pungutan tapi jangan diserahkan ke sekolah untuk menentukan sendiri," kata Hamid.

Irjen Kirimkan Tim
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemdikbud, Haryono Umar, akan menerjunkan tim ke lapangan untuk memantau PPDB. Dia menegaskan pungutan operasional dan investasi di tingkat SD dan SMP sama sekali tidak diizinkan.

"Pungutan di SD dan SMP sudah jelas dilarang dalam Permendikbud 60/2011," kata Haryono.

Haryono juga mendesak dinas pendidikan di daerah untuk memberikan sanksi kepada kepala sekolah di SD dan SMP negeri yang masih memberlakukan pungutan. Irjen bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan pengecekan dengan mengambil sampel sejumlah sekolah.

"Kami juga akan koordinasikan dengan dinas pendidikan dan pihak pemda karena sekolah berada di bawah pembinaan mereka," kata Haryono, yang merupakan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penulis: