Ketua PDI 1947 Bertekad Konsolidasikan Kekuatan Nasionalis

Ketua PDI 1947 Bertekad Konsolidasikan Kekuatan Nasionalis
Aktivitas jual beli antara pedagang dan pembeli di Pasar tradisional Petak Sembilan, Glodok, Jakarta. ( Foto: Antara/Herka Yanis Pangaribowo )
Rabu, 20 Juni 2012 | 22:07 WIB
Pengurus baru juga akan merumuskan kembali garis politik PDI 1947 yang antikapitalisme, antiliberalisme dan antifeodalisme.

Aktivis dan praktisi Hukum, Sirra Prayuna, akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum organisasi Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) 1947, organisasi yang pernah menjadi underbouw Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Keputusan itu diambil dalam Sidang Badan Pekerja PDI 1947 yang dilaksanakan di Jakarta, pada pekan lalu.

Sirra menjadi Ketua Umum, berpasangan dengan Putih Sari sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen). Secara lengkap, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI 1947 berjumlah 18 orang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang partai politik dan profesi, seperti Rintis Yanto dari Partai Demokrat, atau Yoseph Hermanus dan Rahmatullah Khomeini dari Partai Hanura. Sirra sendiri adalah anggota PDI Perjuangan, sementara Putih Sari adalah anggota DPR dari Partai Gerindra.

Sementara, dari kalangan profesional dan mahasiswa, antara lain ada Irfan Saleh, Sulaiman Badai dan Kevin Aditya S. Disebutkan, Pengurus Harian akan berkolaborasi dengan 14 anggota Dewan Pembina yang diketuai oleh Edwin H Soekowati, dengan Wakil Haryanto Taslam dan Sekretaris Ribka Tjiptaning.

"Dengan kepengurusan ini, ada semangat baru kaum nasionalis (dalam) mengonsolidasikan kekuatan kaum nasionalis," kata Sirra dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (20/6).

Sirra mengatakan, pasca pembentukan itu, pihaknya akan langsung bergerak memulai konsolidasi organisasi melalui pengaktifan pengurus daerah dan cabang setingkat kabupaten/kota. Pengurus baru menurutnya, juga akan merumuskan kembali garis politik PDI 1947 yang tegas menyatakan antikapitalisme, antiliberalisme, dan antifeodalisme.

"Di bidang ekonomi, semangat gotong-royong perekonomian dihilangkan menuju paham individualisme dan liberalisme. Contohnya, penguasaan sektor hidup orang banyak justru diprivatisasi seperti air dan energi. Ini menjadi semacam kekhawatiran kita semua," kata Sirra.

Salah satu Ketua PDI 1947, Ransy LJ Panambunan, menyatakan bahwa pihaknya menilai negara selama ini memberi ruang kepada kekuatan asing (untuk) mengembangkan paham kapitalisme dan neoliberalisme. "Kami akan arahkan kader kami untuk menularkan semangat nasionalisme itu dalam kehidupan sehari-hari mereka," kata Ransy.

Ketua Dewan Pembina PDI 1947, Edwin Soekowati, menyatakan bahwa pihaknya berharap para pengurus bisa mendorong semua kader PDI 1947 menghidupkan semangat antiliberalisme dan antikapitalisme, serta menjalankannya dalam tugas dan fungsi mereka di partai mereka masing-masing. "Kami berharap organisasi ini menjadi ladang kader nasionalis yang bisa berperan di mana saja," kata Edwin.

Menurut Edwin, hal itu menjadi penting, karena kader nasionalis (sudah) tak ada lagi tumbuh di berbagai partai politik di Indonesia. Hingga menurutnya, akhirnya negara tak bisa melawan penetrasi liberalisme dan kapitalisme, yang dibuktikan dengan banyaknya UU yang berbau kepentingan aliran itu.

Misalnya menurut Edwin, ada UU soal pertanahan, UU Minerba, UU Migas, UU Kelistrikan, yang bersemangat sama yakni sarat dengan kepentingan liberal kapitalistik, yakni membuka jalan bagi masuknya kepentingan asing di Indonesia. "Kita tak mau bangsa ini, seperti yang pernah dinyatakan oleh Bung Karno, (menjadi) bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa," tegasnya.
CLOSE