Sejumlah wartawan melakukan aksi teaterikal menggambarkan suasana saat jurnalis Padang menjadi korban kekerasan ketika tugas liputan disela-sela aksi solidaritas di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (31/5).
Kesaksian wartawan telah terbentuk dalam sebuah karya jurnalistik.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Ridwan Mansyur menegaskan, wartawan tidak perlu hadir dalam sebuah persidangan sebagai saksi pada sebuah perkara yang melibatkannya.

"Wartawan tidak perlu hadir apabila diminta menjadi saksi," kata Ridwan, dalam acara Workshop "Memahami Bahasa Hukum dan Sistem Peradilan" di MA Jakarta, hari ini.

Menurut Ridwan, kesaksian wartawan telah terbentuk dalam sebuah karya jurnalistik, baik apakah dalam bentuk tulisan, foto atau gambar, maupun video.

"Artinya, karya jurnalistik dapat dijadikan sebagai kesaksian tanpa si (kehadiran) wartawan perlu hadir ke persidangan," katanya.

Ridwan menegaskan, tulisan ataupun foto itulah yang kemudian menjadi saksi dan "berbicara" untuk pembuktian seorang terdakwa. "Biar masyarakat yang menilai apakah benar atau tidak berita itu," kata Ridwan.

Seadainya diperlukan dikaitkan kebenaran berita tersebut, bukan wartawan yang dimintai keterangan adalah ahli yang didatangkan oleh perusahaan media atau Dewan Pers maupun organisasi wartawan.

"Jangan wartawan yang dijadikan saksi, tapi keterangan ahli atas kebenaran berita tersebut," katanya.

Ridwan juga menjelaskan, seorang wartawan dalam laporannya sangat tidak diperkenankan mencampuradukkan antara fakta dengan opini. "Wartawan harus mengacu pada Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 dalam setiap membuat berita yang berimbang," kata Ridwan.

Penulis: