Label peringatan bahaya merokok pada kemasan rokok.
Perusahaan periklanan yang baik seharusnya tidak bergantung pada pabrik rokok saja.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menolak pandangan yang menyatakan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai pengendalian dampak tembakau akan mematikan industri periklanan Indonesia.
 
"Iklan rokok hanya berkontribusi sekian persen bagi industri periklanan, masih banyak sekali produk lain yang bisa diiklankan," kata Bambang Sulistomo, Staf Khusus Bidang Politik Kebijakan Kesehatan Kemenkes, dalam sebuah seminar mengenai Pertanian Tembakau di Universitas Indonesia, Depok, hari ini.
 
Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golongan Karya, Poempida Hidayatullah, mengatakan pemberlakuan RPP tersebut akan mengguncang industri periklanan di Indonesia.
 
Menurut Bambang, perusahaan periklanan yang baik seharusnya tidak bergantung pada pabrik rokok saja. "Maka berarti perusahaan tersebut tidak profesional," tegas dia.
 
Bambang mengatakan iklan rokok memang harus sangat dibatasi karena dampaknya yang sangat serius dalam menarik perokok baru. "Iklan sangat meracuni anak-anak karena sebagian besar anak-anak mulai merokok karena iklan," tutur dia.
 
Ditambahkan Bambang, pembatasan iklan tidak akan membuat perusahaan rokok merugi karena perokok dewasa yang sudah mengalami adiksi akan tetap membeli rokok meski sudah tidak akan iklan.

Penulis: