Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Haris Azhar (kiri) bersama korban peristiwa 1965 Bejo Untung (dua kiri) dan Mujayin (tiga kiri) memberikan keterangan kepada wartawan terkait laporan penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa 1965 di Kantor Kontras, Jakarta, Rabu (25/7).
Adegan film G30 S/PKI banyak membohongi publik.

Para tahanan politik kasus kekerasan massal di awal masa pemerintahan Orde Baru lalu menyatakan kegembiraan dan harapannya atas keluarnya laporan penyelidikan Komnas HAM terhadap kasus yang mereka alami.

Saat konferensi pers penyataan sikap Kontras (25/7), mereka mengatakan sudah terlalu banyak diskriminasi yang dialami dan segala manipulasi sejarah harus segera dihapuskan.

"Atas nama keluarga besar YPKP 65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966) kami mengapresiasi kerja keras Komnas HAM selama empat tahun terakhir. Hasilnya sangat sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Tuntutan kami untuk membuat kasus tersebut ditegaskan sebagai pelanggaran HAM berat ternyata membuahkan hasil," ujar Bejo Untung, Ketua YPKP 1965/1966.

"Sempat ada kabar kasus ini akan ditutup karena Soeharto telah meninggal dunia. Tapi kami sebagai korban yang telah merasakan sendiri kejadiannya yang ada merasa itu tidak adil. Para pelaku yang ada sungguh biadab karena memaksa kerja kami dengan keadaan yang sungguh terbatas," ujar Bejo kembali.

Konferensi pers yang diadakan Kontras memang menghadirkan banyak saksi sejarah dari kasus kekerasan massal tersebut, salah satunya Lestari. Lestari adalah wanita berusia 81 tahun yang sempat dipenjara tanpa diadili di Penjara Malang selama 11 tahun empat bulan lamanya.

"Saya berdoa agar kerja keras kami selama ini diberkati Tuhan,” ujar wanita yang pernah menjabat sebagai Ketua Gerwani Kabupaten Bojonegoro di masa mudanya itu.

Lain lagi dengan Sri Sulistyawati, 72 tahun, yang sempat dipenjara selama 11 tahun enam bulan di Penjara Bukit Duri.

Mantan wartawan Warta Bakti dari Grup Sinpo ini menegaskan keinginannya agar bukti-bukti manipulasi sejarah dapat segera dihapus, seperti film G 30 S/PKI yang disutradarai Arifin C Noer dan Monumen Pancasila di Lubang Buaya.

Selain itu, ia pun membagikan pengalaman menariknya saat menjadi tahanan politik selama bertahun-tahun lamanya.

"Saat di Penjara Bukit Duri, hati saya panas sekali ketika melihat pengambilan gambar film G 30 S/PKI yang dilakukan dalam aula penjara itu. Di sana diperlihatkan sosok anggota-anggota PKI yang sedang merokok hingga puntung-puntung tertumpuk begitu tinggi. Padahal, syarat untuk masuk menjadi anggota PKI di masa lampau ada dua: tidak boleh poligami dan tidak boleh merokok!" tutur Sri dengan berapi-api.

Korban lainnya bernama Putu Oka Sukanta ikut menanggapi usulan Sri untuk menghapus film G 30 S/PKI dan Monumen Pancasila. Ia berujar, "Lebih baik dirikan monumen lain di sebalahnya sebagai bahan tandingan agar masyarakat tahu kisah sebenarnya. Kita jangan merusak monumen yang ada."

Putu bahkan juga memberi tanggapannya terhadap komentar Dewan Pembina DPP Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang mengatakan agar kita tidak perlu lagi menengok atau mengusut kasus masa lampau.

"Saya pikir itu pernyataan seorang politisi yang tidak bisa melihat sejarah bangsa Indonesia. Golkar, bagaimana pun juga bertanggung jawab terhadap kejahatan masa lampau tersebut, entah mereka sebagai pelaku atau pembuat skenario di masa lampau. Kira-kira itu sikap saya sebagai seorang tahanan yang pernah 10 tahun dipenjara tanpa diadili. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka (Golkar) diam saja waktu dulu?" ujar mantan sastrawan Lekra berusia 73 tahun yang pernah dipenjara 10 tahun di Pulau Buru.

Mugiyanto, Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) ikut berkomentar dengan mengatakan agar masyarakat tidak mengacuhkan komentar Priyo untuk melupakan masa lalu.

"Biar bagaimanapun Priyo adalah petinggi Golkar dan Golkar adalah partai yang berkuasa pada masa itu (Orde Baru). Saya khawatir kejadian yang sama akan terjadi lagi ke depannya bila yang masa lampau tidak diselesaikan. Penyelesaian kasus perlu dilakukan agar kita bisa belajar dan mengoreksi kesalahan yang ada. Jadi saya rasa kita abaikan saja komentar Priyo itu," pungkas Mugiyanto.

Penulis: /WBP