Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho
Kasus dugaan penerimaan hadiah terkait pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah merupakan bukti nyata adanya kongkalikong antara birokrat dengan pengusaha.

Anggota Badan Pekerja LSM Antikorupsi ICW, Emerson Yuntho, mengatakan KPK perlu membuat kajian yang memetakan kewenangan kepala daerah terkait perizinan perkebunan.

"Harus ada pemetaan soal kewenangan kepala daerah dan mekanisme perizinan di sektor perkebunan," kata Emerson, ketika dihubungi Beritasatu.com, Jumat (27/7).

KPK, kata Emerson, belum pernah mengkaji mengenai hal ini. Padahal, dengan adanya pemetaan ini, KPK bisa meminimalisir kejadian tersebut.

Pemetaan ini harus segera dilakukan mengingat semakin maraknya praktik kongkalikong antara birokrat dengan pengusaha terkait perizinan di sektor perkebunan.

"Ini ada polemik soal kewenangan kepala daerah dalam ambil kebijakan yang enggak pernah transparan," katanya.

Emerson mengatakan perilaku korup ini semakin menjadi ketika menjelang proses pemilihan kepala daerah.

Untuk memenuhi dana kampanye politik mereka biasanya meminta dukungan dari pengusaha. Sebagai balas jasa karena sudah dibantu secara finansial dalam kampanye politik, kepala daerah akan memberikan izin menggunakan perkebunan.

"Ya semacam bargaining," kata Emerson.

Hal ini disampaikan Emerson menyusul pemeriksaan KPK selama berjam-jam  terhadap Hartati Murdaya dalam kasus suap Bupati Buol, Amran Batalipu, Jumat (27/7).

Hartati kini sudah dicegah KPK selama enam bulan atas kasus itu.

Penulis: