Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad (kedua kiri) bersama Anggota Bawaslu (dari kanan-kiri) Daniel Zuchron, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas dan Nelson Simanjuntak memberikan keterangan pers seusai bertemu Presiden Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/7).
Gesekan kepentingan di antara partai politik dengan KPU menjadi salah satu titik sentral pelaksanaan verifikasi partai politik peserta Pemilu.
 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berjanji akan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan tegas terhadap pelaksanaan pemilu 2014. Bawaslu belajar dari pengawas-pengawasan pemilu sebelumnya yang masih banyak kekurangan dan penuh tipu muslihat dari peserta pemilu.

"Pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu merupakan tahapan penting Pemilu 2014 yang sudah ada di depan mata. Bawaslu telah melakukan beberapa langkah strategi untuk memaksimalkan pengawasan pada tahapan tersebut agar proses verifikasi ini dapat menyaring secara optimal partai-partai politik yang layak untuk mengikuti pemilu legislatif di  2014," kata Ketua Bawaslu Muhammad, di Jakarta, hari ini.

Menurut dia, ada dua level strategi pengawasan yang sudah dilakukan, yaitu pengawasan pada level sistem dan implementasi. Dalam pengawasan sistem, Bawaslu melakukan upaya konstruktif dengan terlibat secara aktif dalam hal penyusunan Peraturan KPU.

Bawaslu juga memberikan masukan sekaligus kritikan terhadap materi muatan dalam Peraturan KPU sehingga diharapkan Peraturan KPU dapat dioperasionalisasikan dengan baik  sekaligus dapat menjadi koridor pelaksanaan verfikasi yang optimal.

“Kami juga memberi kritik terhadap metodologi verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Beberapa kritikan yang disampaikan diantaranya terkait dengan metode sampling dan sensus dalam melakukan penelitian faktual keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota yang memiliki kelemahan dan dikhawatirkan akan mengurangi legitimasi verifikasi Partai Politik,” papar dia.

Muhammad menegaskan gesekan kepentingan di antara partai politik dengan KPU menjadi salah satu titik sentral pelaksanaan verifikasi partai politik peserta Pemilu. Persoalannya adalah apakah kemudian semangat tersebut dapat diimplementasikan sesuai koridor, atau justru dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan.

Dalam kaitan implementasi, anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan aspek paling krusial dalam tahapan verifikasi adalah implementasi penelitian faktual di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Bawaslu akan memaksimalkan beberapa hal seperti, peningkatan kepedulian masyarakat (public awareness), yakni kepedulian untuk melapor apabila terdapat pelanggaran, atau bersama-sama mencegah pelanggaran.

Penguatan struktur Panwaslukada dengan pendelegasian wewenang kepada tujuh Panwaslu Kada Provinsi dan 97 Panwaslu Kada Kabupaten/Kota, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan verifikasi Partai Politik.

“Pada level teknis hasil yang diharapkan yakni, teridentifikasinya potensi kerawanan, tercegahnya pelanggaran, serta terkumpulnya data pembanding sebagai second opinion dari hasil verifikasi yang dilakukan KPU, untuk selanjutnya menjadi rekomendasi koreksi terhadap proses dan hasil verifikasi,” tandas Daniel.

Penulis: