Sejumlah anggota Paskibraka berbaris saat upacara pengukuhan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2012 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/8). Sebanyak 67 anggota Paskibraka yang berasal dari 33 provinsi akan bertugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus. Foto: ANTARA/Prasetyo Utomo
Politisi DPR yang pernah bertugas di Istana mengungkapkan bahwa sebagian biaya peringatan HUT RI di Istana justru biasanya turut dikeluarkan oleh beberapa lembaga pemerintahan lain.

Walau pihak Istana Kepresidenan sudah membantah bahwa biaya peringatan HUT RI (17 Agustus) di Istana Presiden kali ini kemahalan, namun Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, justru mendukung pihak yang mempertanyakan kebenaran biaya itu.

Menurut Hasanuddin yang merupakan sekretaris militer pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, serta sempat menjabat sebentar di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, perayaan 17 Agustus di Istana yang menghabiskan dana Rp7,8 miliar memang patut dipertanyakan.

Dari pengalamannya bertugas di Istana, Hasanuddin menjelaskan bahwa acara perayaan HUT Kemerdekaan RI itu sebenarnya hanya terdiri dari tiga acara utama. Masing-masing yakni upacara menaikkan bendera pada 17 Agustus pukul 10.00 WIB, lalu upacara penurunan bendera pada hari yang sama pukul 17.15 WIB, serta acara resepsi kenegaraan pada pukul 19.30 WIB.

Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, biasanya biaya pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) di upacara itu dikeluarkan oleh Kemendiknas, sementara pasukan TNI/Polri dibiayai oleh Mabes Polri dan Mabes TNI. Sedangkan biaya panitia, menurutnya biasanya diselenggarakan oleh Staf Komando Garnisun (Skogar) Ibu Kota DKI Jakarta.

Menurut Hasanuddin, apalagi jika upacara berlangsung pada bulan puasa, maka pastilah takkan menyediakan makan dan minum di siang hari. Menurutnya lagi, dana lain memang dibutuhkan terutama untuk mencetak undangan, hingga bingkisan tamu dan undangan. Namun ia menyebut biasanya malah banyak sponsor untuk itu.

"Biaya (lain) juga untuk sewa panggung dan makan untuk resepsi kenegaraan. Tapi sebesar itukah? Setneg seharusnya menjelaskan rinciannya, agar tak banyak pertanyaan dari publik," tegas Hasanuddin dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (15/8).

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) telah menyatakan bahwa HUT RI yang akan dirayakan oleh Istana Kepresidenan untuk tahun 2012 ini merupakan suatu pemborosan, karena akan menghabiskan anggaran dalam bentuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp7.830.134.700.

Uchok Sky Khadafi dari Fitra menjelaskan, dari anggaran sebesar Rp7,8 miliar lebih itu, alokasi anggaran yang paling banyak diketahui adalah untuk pengadaan suvenir sebesar Rp1,7 miliar, serta sewa pemakaian AC standing floor, misting fan, cooling fan, hingga CCTV dan camera shooting sebesar Rp1,1 miliar. Lalu ada biaya sewa pemasangan dan pembongkaran tenda, plampang (flooring), kursi dan meja sebesar Rp829 juta, serta pekerjaan pembuatan dekorasi rangkaian bunga berikut pembongkarannya sebesar Rp818 juta.

Masih menurut Fitra, dana Rp7,8 miliar itu juga akan dihabiskan untuk pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pejabat teras, pejabat eselon III dan IV, serta pegawai/petugas perbantuan sebesar Rp778 juta, lalu biaya sewa pemakaian sistem tata suara (sound system) sebesar Rp629 juta, penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp440 juta, hingga pekerjaan pengadaan jamuan sebesar Rp180 juta.

Lebih jauh, dana Rp7,8 miliar itu juga disebut akan digunakan untuk pembuatan, pemasangan dan pembongkaran baliho dalam rangka HUT ke-67 Kemerdekaan RI sebesar Rp431 juta, lalu pengadaan bendera dan umbul-umbul sebesar Rp241 juta, pemasangan rak CCTV, pembuatan sketsel dan dinding partisi gudang sponsor sebesar Rp241 juta, serta biaya pengadaan barang cetakan sebesar Rp186 juta.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Lambock VN Nahattands mengatakan bahwa anggaran disesuaikan dengan keadaan. Dia berkilah bahwa semua perhitungan anggaran untuk kegiatan itu sudah dilakukan melalui proses yang benar.

"Pelaksanaan pekerjaan secara transparan. Itu melalui lelang semuanya," kata Lambock. "Tolong melihat kegiatan yang dilakukan itu pantas atau tidak untuk HUT Proklamasi yang berskala nasional. Jangan dibandingkan dengan acara di kelurahan," imbuhnya pula.

Sebelumnya, Fitra juga melansir data uang negara yang akan dan atau sedang dihabiskan, dalam rangka menyambut kedatangan Presiden SBY dalam acara Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus di Gedung DPR, yang berkisar lebih dari Rp2 miliar. Dengan demikian, Fitra mencatat bahwa total anggaran dua kegiatan di tanggal 16-17 Agustus itu adalah sekitar Rp9.841.289.800.

Penulis: /SES