Ilustrasi penelitian sains
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap pengadaan barang dan jasa di 16 universitas dan tiga Direktorat Jenderal di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) pada tahun 2011.

Hasilnya, ada temuan dugaan penganggaran yang tidak beres di keseluruhan objek pemeriksaan.

Adapun universitas negeri yang diperiksa adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November Surabaya, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Padjadjaran, Universitas Mataram, Universitas Mulawarman, Universitas Andalas, Universitas Haluleo, Universitas Nusa Cendana, Universitas Riau, Universitas Sumatra Utara, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Udayana.

Berikut sebagian petikan dari risalah temuan BPK seperti dikutip dalam laporan telaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR yang diperoleh di Jakarta, Jumat (31/8).

1. Universitas Sumatra Utara di Medan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor 19/HP/XIX/12/2011 tanggal 26 Desember 2011.

- Pekerjaan tiang pancang dan urugan tanah pada pembangunan gedung Fakultas Farmasi tidak sesuai kontrak sebesar Rp1.339.021.854,00.

- Tiga paket pekerjaan sebesar Rp72.626.584.000,00 tidak sepenuhnya  berdasarkan bukti yang sah, lengkap dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar  Rp672.736.235,00 serta tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp8.465.729.000,00.

- Pengadaan peralatan etnomusikologi pada Fakultas Sastra senilai Rp14.805.384.000,00 tidak memperhatikan kebutuhan senyatanya dan belum dimanfaatkan serta tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp 1.055.678.800,00.

- Penyusunan HPS oleh panitia pengadaan/ULP sebesar Rp39.799.238.302,00 bersifat proforma dan berindikasi pemahalan harga sebesar Rp1.945.338.051,20.

- 47 rekening dana masyarakat USU senilai Rp 141.637.835.678,97 belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

- Penyediaan pagu anggaran kegiatan USU tahun 2009 yang totalnya Rp 50 miliar tidak didasarkan atas usulan Kementerian Pendidikan Nasional.


2. Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin LHP nomor 29/HP/XIX/12/2011 tanggal 30 Desember 2011.

- Aset tetap hasil pengadaan minimal sebesar Rp4.666.314.402,00 yang bersumber dari dana hibah Pemprov Kalsel tidak dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan Unlam dan masih terdapat sisa dana yang belum dipertanggungjawabkan minimal sebesar Rp111.603.512,00 serta biaya sebesar Rp90.000.000,00 tidak sesuai peruntukannya.

- Terdapat 37 rekening di lingkungan Unlam per 30 September 2011 minimal sebesar Rp4.481.790.893,00 belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

- Terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada rekening-rekening penampungan di lingkungan Unlam yang digunakan langsung dan belum disetor ke rekening bendahara penerima rektorat dengan saldo per 30 September 2011 sebesar Rp2.479.578.849,00.

- PNBP SP-SPOA Unlam TA 2011/2012 belum disetor ke kas Negara sebesar Rp26.932.235.485.13 per 30 September 2011.

- Pengadaaan peralatan alat laboratorium dan perabot rumah susun mahasiswa (Rusunawa) pada Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, Fakultas MIPA senilai Rp2.305.471.078,28 belum dimanfaatkan, dan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp125.926.446,26.

3. Universitas Airlangga di Surabaya, LHP nomor 39/HP/XIX/12/2011 tanggal 30 Desember 2011

- Penyusunan harga perkiraan sendiri atas pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2008 dan 2009 senilai Rp5.859.846.000,00 tidak sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003.

- Proses pengadaan alat kedokteran kesehatan, KB rumah sakit pendidikan TA 2010 tidak sesuai kontrak dan dokumen pemilihan yang mengakibatkan pemborosan sebesar Rp96.339.000,00, kemahalan harga sebesar Rp1.915.025.000,00 dan denda yang belum dikenakan sebesar Rp293.010.136,00.

- Pemaketan pekerjaan senilai Rp144.659.000,00 dan evaluasi dokumen penawaran atas kontrak senilai Rp1.776.579.000,00 tidak sesuai ketentuan.

4. Universitas Padjadjaran di Bandung, LHP nomor 26/HP/XIX/12/2011 tanggal 30 Desember 2011.

- Penerapan metode kerja, perbedaan harga satuan dan kekurangan pekerjaan pada pembangunan Gedung Rektorat dan sarana olahraga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.468.998.811,38.

5. Institut Teknologi Bandung di Bandung, LHP nomor 28/HP/XIX/12/2011 tanggal 30 Desember 2011.

- Addendum pengurangan volume pekerjaan tidak sesuai ketentuan sehingga tujuan pengadaan barang tidak tercapai dan ITB tidak memperoleh barang yang dibutuhkan senilai Rp1.445.322.780,00.

- Addendum perubahan volume kontrak dan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada empat kontrak senilai Rp 3.959.241.932,93 dibuat setelah jangka waktu kontrak berakhir dan mendahului Surat Peringatan/Teguran I.


6. Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta (LHP nomor : 37/HP/XIX/12/2011 tanggal 30 Desember 2011) , antara lain :

-  Penetapan harga satuan pekerjaan dalam addendum kontrak pembangunan UGM tahap II 2010 melebihi harga penawaran mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.066.210.452,50.

-  Pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung RSA UGM tahap I dan II serta Fisipol tahap II terlambat dan belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp3.489.722.071,00.

-  Hasil pengadaan peralatan RSA UGM TA 2009 dan 2010 belum dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dilaksanakan uji fungsi sebagai syarat peneyelsaian pekerjaan mengakibatkan denda keterlambatan sebesar Rp1.383.655.450,00.

-  Pembayaran biaya langsung nonpersonil atas pelaksanaan kontrak konsultan tidak didukung bukti senilai Rp1.102.790.000,00.

-  Penilaian penawaran penyedia jasa pembangunan RSA UGM tahap II TA 2010 tidak berdasarkan dokumen lelang mengakibatkan indikasi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 22.846.000.000,00.

- Pembukaan rekening unit-unit kerja UGM tidak sesuai ketentuan dan penyesuaiannya belum seluruhnya dilaksanakan.

-  Penerimaan pendidikan dan non pendidikan UGM TA 2010 tidak disetorkan ke rekening Rektor Rp336.832.693.470,38.

7. Universitas Mataram di Mataram, LHP nomor 30/HP/XIX/12/2011 tanggal 30 Desember 2011

- Kelebihan pembayaran biaya Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unram TA 2009 minimal sebesar  Rp2.609.675.000,00 dan pembayaran Biaya Langsung Non Personil belum didukung dengan bukti-bukti yang sah sebesar Rp642.775.000,00 serta pembayaran Biaya Langsung Personil sebesar Rp3.106.775.000,00 tidak dapat dinilai kewajarannya.

- Kelebihan pembayaran Biaya Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unram TA 2009 dan 2010 minimal sebesar Rp1.166.220.000,00 dan pembayaran Biaya Langsung Non Personil belum didukung dengan bukti-bukti yang sah sebesar Rp117.925.000,00 serta pembayaran Biaya Langsung Personil sebesar Rp714.280.000,00 tidak dapat dinilai kewajarannya.

- Keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Unram TA 2009 belum dipungut denda senilai Rp1.844.162.423,00, kekurangan volume pekerjaan senilai Rp368.097.441,25, serta pekerjaan yang tidak dilaksanakan tetapi sudah dibayarkan senilai Rp83.890.826,00. Lalu item Contract Change Order tidak sesuai ketentuan senilai Rp1.594.195.565,98 serta Mark Up volume Unram tahun 2010 senilai Rp1.046.851.743,40.

- Hasil pengadaan alat kesehatan Kedokteran RSP Unram TA 2010 tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak senilai Rp1.566.100.000,00.

- Hasil pengadaan barang Unram TA 2009 dan 2010 belum dimanfaatkan sebesar Rp33.191.704.500,00.

- Enam rekening Dana Masyarakat dan Hibah Unram masing-masing senilai Rp824.051.992,27 dan Rp2.910.075.115,27 belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

- Gedung Rusunawa dan Gedung Fakultas Kedokteran Unram senilai Rp12.792.837.000,00 belum didukung bukti kepemilikan yang sah.

8. Universitas Riau di Pekanbaru, LHP nomor : 31/HP/XIX/11/2011 tanggal 30 Desember 2011.

- Pemberian bantuan kepada komite Pembangunan Venues PON XVIII sebesar Rp60 miliar tidak sesuai ketentuan.

- Alat laboratorium dan genset hasil pengadaan TA 2009 senilai Rp6,26 miliar belum dimanfaatkan.

- Empat rekening belum dilaporkan dalam laporan keuangan dan tiga diantaranya belum mendapat persetujuan


Penulis: