Sejumlah pemudik turun dari kapal Pelni KM Dobonsolo di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Minggu(26/8). Pada tahun ini pemudik yang menggunakan moda transportasi laut berjumlah 1.559.312 penumpang atau mengalami penurunan 10% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.651.044 penumpang
Jangan lakukan pemekaran hanya karena desakan politis
 
Deputi Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sudibyo Alimoeso menilai, penerapan otonomi daerah telah gagal menekan laju arus urbanisasi.
 
"Kenyataannya otonomi daerah yang sudah berjalan selama lebih dari 10  tahun ini, ternyata tidak berhasil memikat orang untuk tinggal di  daerah-daerah, di luar kota-kota yang sudah dikenal, atau membuat orang yang sudah tinggal di kota untuk kembali ke daerah. Dari segi itu  ternyata konsep otonomi kurang benar, artinya konsep itu ternyata tidak berhasil," kata Sudibyo, Sabtu (1/9)
 
Sejatinya menurut Sudibyo, daerah diberi kebebasan mengelola anggaran belanjanya sendiri dan menyusun rencana pemerintahan secara mandiri, agar bisa mensejahterakan masyarakat lokal, menarik pendatang dari provinsi lain, atau membuat penduduk yang sudah terlanjur hijrah ke kota besar untuk kembali ke daerahnya.
 
"Yang kita lihat ternyata orang tetap saja berbondong-bondong ke kota besar, tidak mau kembali ke Kalimantan misalnya," katanya.
 
Sayangnya, menurut Sudibyo, kebanyakan orang tetap enggan kembali ke daerahnya, karena tetap tidak menjamin penghidupan yang layak.
 
"Politik kadang memang lebih kuat nuansanya daripada hakekat pemerintahan itu sendiri," kata Sudibyo.
 
Untuk itu menurutnya, pemekaran daerah harus dilakukan dengan sangat selektif.
 
"Jangan lakukan pemekaran hanya karena desakan politis, giliran ada masalah jadi bingung dan tanggungjawab dilempar semua ke pemerintah  pusat," tandasnya.

Penulis: