Massa membakar pemukiman warga, saat terjadi kerusuhan bernuansa SARA di Desa Karanggayam, Omben Sampang, Jatim, Minggu (26/8). Dalam insiden tersebut seorang tewas, dua warga mengalami luka-luka serta puluhan rumah dibakar massa.
Banyaknya konflik sosial di masyarakat saat ini, peran penyuluh agama sangat diperlukan.
 
Komisi VIII DPR menyesalkan rendahnya honor penyuluh agama di Indonesia yang masih jauh di bawah upah minimum regional (UMR) masing-masing wilayah. Untuk 2013, APBN hanya membantu honor penyuluh agama sebesar Rp283.000 per tahun.
 
Anggota Komisi VIII DPR KH Abdul Hakim menilai, pemberian honor sebesar Rp283.000 per tahun tersebut sangat tidak manusiawi mengingat tugasnya yang berat dalam membina umat.

“Saya sangat menyesalkan rendahnya honor yang diberikan pada penyuluh agama. Honor sebesar Rp283.000 per tahun sangat tidak manusiawi. Dengan biaya hidup yang tinggi dan tuntutan kerja 24 jam, seharusnya penyuluh agama mendapat apresiasi yang lebih baik,” kata Hakim, di Jakarta, hari ini.
 
Dalam RKA/KL RAPBN 2013, Kementerian agama mengalokasikan anggaran sekitar Rp263,837 miliar untuk 960.419 penyuluh agama Islam  profesional. Dengan demikian, setiap penyuluh akan menerima honor sebesar Rp283.000 per tahun.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah penyuluh agama yang akan mendapat bantuan dari APBN meningkat hampir 800 persen dari 115.000  penyuluh pada 2012, menjadi 960.914 penyuluh di 2013. "Namun, kenaikan jumlah penyuluh yang direkrut tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan anggaran yang memadai," sesal Hakim.
 
Seperti diketahui, Penyuluh Agama mempunyai tugas membimbing umat dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan banyaknya konflik sosial di masyarakat saat ini, peran penyuluh agama sangat diperlukan untuk mengayomi masyarakat, menjadi teladan dan panutan sekaligus motivator masyarakat.
 
Sayangnya, kata Hakim, peran penyuluh agama honorer kerap tidak diperhatikan. Yang paling memprihatinkan adalah tenaga penyuluh yang bertugas di daerah terpencil atau pulau-pulau kecil membutuhkan dana transportasi hingga ratusan ribu rupiah hanya untuk datang membawa laporan bulanan ke kantor Kementerian Agama kabupaten.
 
Untuk itu, Hakim mendesak Kementerian Agama untuk meningkatkan honor tenaga penyuluh. Honor tenaga penyuluh agama bisa disesuaikan minimal  dengan besaran UMR.
 
Dalam RKA/KL, Kementerian Agama mendapat pagu indikatif sebesar Rp41,733 triliun. Dari jumlah tersebut, 51,07% atau sebesar Rp21,3 triliun habis untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai. Untuk belanja modal, hanya sekitar Rp1,9 triliun atau hanya 4,56% dari pagu anggaran kementerian itu.
 
Sedangkan, untuk bantuan sosial, Kementerian Agama mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun atau 23,97% dari pagu anggaran Kementerian  Agama yang digunakan untuk membiayai program BOS, beasiswa, tunjangan fungsional dan profesi guru dan dosen non-PNS.

Penulis: