Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa (kiri) bersama Menteri Pertanian Suswono (dua kiri) memimpin pertemuan forum Gubernur se-Kalimantan di Jakarta, Senin (3/9). Pertemuan membahas tentang infrastruktur, kawasan ekonomi, pertanahan serta hal-hal yang berkaitan dengan mineral.
Penting adanya aparatur yang harus memiliki kualifikasi dan profesionalitas tinggi.

Daya saing Indonesia tahun ini merosot ke peringkat 50 atau turun empat peringkat dari posisi tahun sebelumnya. Hal itu disebut dinilai terkait masalah publik dan birokrasi.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan hal itu, hari ini, di Jakarta. Adanya laporan dari Forum Ekonomi Dunia (WEF) tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk disoroti.

“Itulah tantangan kita, pekerjaan besar buat kita bagaimana melakukan suatu improvement atau program-program yang harus segera dilakukan,” katanya.

Sejalan dengan itu, Hatta juga akan melakukan langkah guna memerperbaiki birokrasi sehingga dapat lebih efisien dalam melayani.

“Jadi bukan yang menghambat, bukan yang korup, bukan yang memakai slogan kalau bisa diperlambat kenapa musti dipercepat. Bukan itu. Jadi orientasinya adalah cepat, tanggap, responsif, itu pentingnya aparatur kita yang harus memiliki kualifikasi dan profesionalitas yang tinggi,” ujarnya.

Meski begitu, Hatta tidak khawatir penurunan daya saing tersebut akan mengendurkan minat investor ke Indonesia. Menurut Hatta, Indonesia tetap menjadi negara yang menjanjikan untuk berinvestasi.

“Ada yang disebut rangking seperti daya saing ini, tetapi juga ada yang disebut negara tujuan investasi yang menjanjikan, nah untuk yang satu ini, Indonesia masih menjadi negara yang menjanjikan untuk investasi. Jadi investor tidak akan menurunkan minatnya untuk berinvestasi karena ya Indonesia negara tujuan investasi yang baik,” tuturnya.

Sebagai informasi, laporan WEF soal daya saing global 2012-2013 mengungkapkan jika Indonesia turun empat peringkat ke posisi 50. Peringkat ini cukup jauh jika dibandingkan Singapura yang berada di posisi kedua, Malaysia yang berada di posisi 25 dan Thailand di peringkat 38.

Laporan WEF ini menggarisbawahi masalah perilaku tidak etis sektor swasta, hambatan birokrasi, minimnya belanja pemerintah, serta infrastruktur yang belum berkembang.

Penulis: