Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin/Fraksi PDIP
Kenapa tidak sekalian dirilis daftar pejabat korup berdasarkan suku dan agama.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tubagus Hasanuddin, mengkritik Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang menyebut para kepala daerah yang dimintai izin pemeriksaan dari Presiden dalam kasus korupsi adalah politisi parpol tertentu.
 
"Saya sangat menyesalkan. Sebagai ilmuwan, kok picik," kata Hasanuddin di Jakarta, Senin (1/10).
 
Sebab, menurut Hasanuddin, tindak pidana korupsi dipertanggungjawabkan  pribadi masing-masing. Tidak satu pun partai di Indonesia, khususnya PDI  Perjuangan, memerintahkan orang atau kadernya untuk melakukan korupsi.
 
Sementara, Seskab Dipo Alam mengklasifikasikannya berdasarkan partai  politik terafiliasi para kepala daerah itu.

Itu pun tidak adil, menurutnya, karena Seskab itu tidak sekalian mengklasifikasikan mereka berdasar suku, profesi  atau latar belakang pendidikannya.
 
"Di sidang pengadilan saja, hakim tak pernah bertanya pada tersangka  korupsi, Anda dari partai mana, atau anda dari suku mana. Kok ini malah  digiring klasifikasinya berdasarkan partai? Apa Partai Demokrat menyuruh Nazaruddin melakuan korupsi? Saya yakin enggak," kata Hasanuddin.
 
Karena itulah, dia menyerukan agar para pejabat negara seperti Seskab Dipo Alam tidak membuat sesuatu yang bisa menimbulkan pemusuhan.
 
"Karena Anda tak selamanya jadi menteri atau jadi presiden. Kalau turun, nanti rakyat yang jadi lawan Anda," tukasnya.
 
Dia juga menegaskan pernyataan itu bukan berarti dirinya maupun PDI Perjuangan tidak berniat memberantas korupsi. Justru pihaknya berharap  gerakan antikorupsi tidak hanya sekadar ucapan di mulut semata.
 
"Saya setuju koruptor diberantas, dihukum mati. Sebelum mati, digantung dulu di Monas," ujar Hasanuddin yang juga anggota Komisi I DPR itu.
 
Seskab Dipo Alam mengeluarkan daftar pejabat kepala daerah bermasalah.  Selama masa pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah  mengeluarkan izin  pemeriksaan pejabat negara dan anggota dewan sebanyak 176 orang yang  terlibat kasus hukum. Dari jumlah itu 79% merupakan kasus korupsi dan sisanya merupakan kasus pidana lainnya.
 
Data itu mencantumkan Partai Golkar menyumbang 64 orang politikus atau  setara dengan 36%, lalu PDI Perjuangan sebanyak 32 orang politikus atau setara dengan 18%, Partai Demokrat 20 orang politikus atau setara dengan 11 persen, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 17 orang politikus atau 9,65%.
 
Selanjutnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 9 orang politikus  atau 5%, Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 7 orang politikus  atau 3,9%, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 4 orang  politikus atau 2,27%, dan Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 2 orang politikus atau 1,14%.
 
Selain dari PDIP pernyataan Dipo ini mengundang protes keras dari Golkar.

Penulis: