Buruh dari berbagai elemen melakukan aksi mogok nasional di Jakarta. FOTO:  AFP PHOTO / ADEK BERRY
"Kita akan segera tuntaskan melalui pembicaraan dengan  menteri kesehatan bersama para pengusaha."

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum bisa memberi jawaban soal kepastian hak pekerja terhadap jaminan kesehatan karena masalah tersebut masih menjadi domain Kementerian Kesehatan.

Namun Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, berjanji akan segera membawa masalah itu ke Kemenkes untuk dituntaskan.

"Untuk jaminan sosial yang dikoordinatori Kementerian Kesehatan, salah satu poin yang masih belum tuntas adalah jaminan kesehatan. Kita akan segera tuntaskan melalui pembicaraan dengan  menteri kesehatan bersama para pengusaha. Kita juga akan membawa  pembicaraan ini pada LKS (lembaga kerjasama) Tripartit, supaya perintah undang-undang SJSN  (Sistem Jaminan Sosial Nasional) tentang iuran, bisa betul-betul  bersifat adil," kata Muhaimin, di Kantor Menakertrans, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan,  Rabu (3/10).

Menyoal apakah karyawan swasta juga mendapatkan  jaminan hari tua, Muhaimin mengatakan, semua warga negara masuk dalam penanganan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

"Ya semua (dapat jaminan hari tua). Semua warga negara masuk di dalam penanganan BPJS," katanya.

Sementara itu, terkait upah minimum tahun 2013, Muhaimin mengatakan penetapannya bergantung hasil survei daerah masing-masing.

"Saya sudah koordinasikan ke buruh, gunakan peraturan menteri yang ada.  Tetapi semua itu harus bergantung hasil survei lapangan. Kalau masalah  komponen, tetap 60. Namun, jumlah akhir dari penetapan upah minimum  bergantung hasil suvei wilayah masing-masing," kata Muhaimin.

Penulis: