Ilustrasi: Ratusan buruh memasuki halaman gedung Kemenakertrans untuk menuntut penghapusan outsourcing dan kenaikan upah, Kamis (12/7). (beritasatu/bayu marhaenjati)
"Alasan kami menolak adalah harus adanya pasal yang jelas dan dicantumkan  dalam draft tersebut bahwa outsourcing dilarang dalam proses produksi dan kegiatan pokok."

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyatakan penolakan terhadap draft Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dianggap tidak tegas dalam mengatur sistem kerja kontrak (outsourcing).

"Alasan kami menolak adalah harus adanya pasal yang jelas dan dicantumkan  dalam draft tersebut bahwa outsourcing dilarang dalam proses produksi dan kegiatan pokok. Pasal tentang definisi proses produksi atau kegiatan pokok belum ada di draft,"  kata Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), salah satu elemen MPBI.

Definisi proses produksi atau kegiatan pokok disebutnya mulai dari material masuk sampai proses material dan sampai barang menjadi finished goods (barang jadi).

Sistem outsourcing hanya diperbolehkan untuk lima jenis pekerjaan saja yaitu jasa petugas kebersihan, katering, jasa pengamanan, supir, dan jasa penunjang pertambangan.

"Itupun  harus jelas hubungan pekerja apakah sebagai karyawan tetap atau kontrak  dengan majikannya yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dan jangan ada peluang jenis pekerjaan lain yang boleh outsourcing selain kelima jenis pekerjaan tersebut karena akan menimbulkan penyimpangan lagi di lapangannya," kata Iqbal.

Draft Permenakertrans tersebut disebut tetap membuka peluang bagi jenis  pekerjaan lain untuk menggunakan sistem outsourcing.

"Dalam draft tersebut belum ada pasal sanksi bagi pemberi kerja bila melanggar baik pencabutan izin usaha baik perdata maupun pidana sebagai efek jera," kata Iqbal.

Penulis: