Nurul Arifin .FOTO : ANTARA
Pembahasan Panitia khusus (pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa dan Pemerintah Daerah kini pada tahap pembahasan kepala desa dan anggaran untuk desa.
 
Melalui rapat pansus diusulkan masa jabatan kepala desa yang seharusnya  enam tahun menjadi delapan tahun atau lima tahun. Yang memberikan usulan  delapan tahun menganggap kepala desa perlu periode yang panjang untuk  menuntaskan program kerjanya.

Sementara masa jabatan lima tahun diusulkan mengikuti masa jabatan politis yang ditenggat lima tahun di Indonesia.
 
"Sejatinya masa jabatan jika mengikuti kebiasaan seluruh masa jabatan politis hanyalah lima tahun, karena itu jika kepala desa adalah jabatan politis maka seharusnya masa jabatan cuma lima tahun," kata anggota Pansus RUU Desa dan Pemerintah Daerah, Nurul Arifin, Kamis (11/10).
 
Selain soal masa jabatan kepala desa, dalam RUU itu juga akan memuat soal anggaran desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Antara lain muncul opsi pemberian dana APBN sebesar Rp1 miliar per tahun.
 
Adapun peruntukan dana APBN untuk desa itu yakni untuk pengairan, posyandu, honor perangkat desa, jalan kampung, dan sebagainya.

Penulis: