Kompol Novel Baswedan, penyidik senior KPK.
Ombudsman Republik Indonesia langsung menindaklanjuti laporan tim kuasa hukum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan maladministrasi kemunculan dua surat ketetapan penghukuman disiplin atas nama Novel Baswedan. 

Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso mengatakan lembaganya akan segera melakukan klarifikasi maladministrasi tersebut kepada pihak-pihak terkait.

"Kami akan segera meminta klarifikasi. Paling cepat minggu depan," kata Budi di kantor Ombudsman, Selasa (30/10).

Menurut Budi, Ombudsman akan meminta keterangan kepada instansi terkait dalam hal ini Polda Bengkulu terkait penerbitan dua surat ketetapan penghukuman disiplin terhadap Kompol Novel.

Selain itu, Ombudsman juga akan mengklafirikasi ketidaksesuaian tanggal Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan penangkapan terhadap penyidik KPK itu.

"Apakah mereka bisa buktikan keaslian tanggal karena tidak bersesuaian dengan tanggal penangkapan. Salah satu yang sudah ada di bayangan saya adalah dikeluarkannya surat rekomendasi," kata Budi.

Tim Kuasa Hukum penyidik KPK, hari ini mendatangi kantor Ombudsman Indonesia untuk melaporkan dugaan mal adiministrasi yang dilakukan oleh Polda Bengkulu.

Haris Azhar, perwakilan tim kuasa hukum mengatakan Ombdusman diharapkan akan mencari fakta-fakta terkait dugaan mal administrasi terkait kemunculan dua surat ketetapan penghukuman disiplin atas nama Novel Baswedan.

"Kami datang ke sini minta Ombudsman keluarkan dua rekomendasi terkait adanya dugaan mal administrasi kemunculan surat hukuman terhadap Novel," kata Haris di kantor Ombudsman.

Selain melaporkan dugaan maladministrasi terkait dua surat penghukuman disiplin terhadap Novel dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian pencuri sarang burung walet di Bengkulu tahun 2004, Haris juga melaporkan kejanggalan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Novel.

Haris menjelaskan, SPDP terhadap Novel baru dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober tahun 2012 dan diterima oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu pada 12 Oktober 2004. Sementara Polda Bengkulu sudah melakukan upaya penangkapan terhadap Novel pada 5 Oktober 2012.

Padahal, kata Haris, tanpa SPDP tersebut, Polda Bengkulu tidak bisa melakukan upaya hukum apapun terhadap Novel Baswedan.

Penulis: