"Gugatan itu dilayangkan Korlantas pada September, atau sebelum presiden menyampaikan pidato."

Menkopolhukam Djoko Suyanto menjelaskan bahwa gugatan yang dilayangkan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukanlah wujud penentangan polisi terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Gugatan tersebut, terangnya, dilayangkan Korlantas sebelum Presiden SBY menyampaikan pidato terkait polemik antara KPK dan Polri soal penanganan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator sim, yang menjerat mantan Kepala Korlantas, Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka.

"Gugatan itu dilayangkan Korlantas pada September, atau sebelum presiden menyampaikan pidato. Jadi itu bukanlah sebuah bentuk penentangan Polri terhadap presiden," kata Djoko usai melepas keberangakan Presiden SBY ke London, Inggris di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Selasa (30/10).

Guna menglarifikasi persoalan ini, Djoko mengaku telah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo untuk memberikan penjelasan. "Menurut Kapolri gugatan tersebut terkait pengembalian dokumen yang tidak bersangkutan dengan kasus simulator sim. Kapolri pun siap melakukan pembicaraan dengan KPK untuk meluruskan persoalan ini," kata Djoko.

Sebelumnya, kuasa hukum Korlantas Polri Juniver Girsang menyatakan kliennya menggugat KPK secara perdata untuk mengembalikan dokumen yang disita saat penggeledahan di Korlantas.

KPK digugat meteriil sebesar Rp425 miliar dan imateriil Rp6 miliar. Gugatan dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana dijadwalkan akan berlangsung Rabu (31/10) besok.

Menyikapi gugatan tersebut, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas  menyatakan pihaknya menghormati langkah yang diambil POlri. Ia menegaskan bahwa KPK siap menjalani persidangan.

Penulis: