Petugas kepolsian berpakaian preman  melakukan penangkapan warga yang berunjuk rasa terkait penangkapan terduga teroris di Poso, Sulawesi Tengah. FOTO: EPA/OLAGONDRONK
Deradikalisasi melalui program pemberdayaan malah berujung pada reradikalisasi

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut pemerintah belum menemukan pendekatan yang tepat bagi korban konflik di  Poso, Sulawesi Tengah.

"Korban dan keluarga konflik masih merasakan trauma dan dendam. Belum  berhasil dipulihkan melalui program pemerintah," Sinung Karto selaku  koordinator advokasi Kontras terkait meningkatnya aksi teror dan kekerasan di Poso sejak pertengahan September 2012, di Jakarta, Minggu  (04/11).

Sinung mengatakan masyarakat korban konflik menjadi radikal akibat dikelola oleh kelompok terorganisir dari luar Poso. Korban konflik yang  masih memiliki rasa dendam itu menganggap dukungan dari kelompok luar Poso mampu mewujudkan keadilan bagi anggota keluarganya yang terbunuh saat konflik.
 
Pemerintah lokal di Poso, kata Sinung ikut menjadi pemicu berbagai tindakan kriminal baru. Proyek pembangunan paska-konflik oleh bupati Poso  kepada kelompok ekskombatan konflik dengan tujuan deradikalisasi melalui program pemberdayaan malah berujung pada reradikalisasi.

"Pemerintah lokal Poso mengabaikan pengembalian dan pemulihan hak keperdataan korban konflik," katanya

Penulis: