Gedung Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (FOTO: JG Photo/Afriadi Hikmal)
Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama dituduh menyalahgunakan kekuasaan, saran kolusi, nepotisme dan korupsi

Kinerja Direktur Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama Prof Dr Ida Bagus Gde Yudha Triguna mendapat sorotan dari umat di Indonesia, karena ada dugaan korupsi.

"Bapak Yudha Triguna selama ini lebih banyak mementingkan orang-orangnya saja dan keluarganya, misalnya dalam hal penerbitan buku agama," kata Surono tokoh umat Hindu Boyolali, Jawa Tengah saat dihubungi wartawan dari Bali, Minggu malam.

Menurut Surono, kepemimpinan Yudha Triguna selama ini sarat dengan kolusi, nepotisme, dan korupsi. Bahkan dalam kepemimpinannya, Yudha Triguna juga pilih kasih dalam memberikan bantuan untuk pura serta pembangunan sekolah. Dalam mengangkat pembimas (pembimbing masyarakat) Hindu, Yudha Triguna juga menggunakan wewenangnya dengan menempatkan orang-orangnya.

"Pembimas Hindu saat ini orang-orangnya dia (Yudha Triguna), ada kongkalikong antara orang-orangnya dia saja. Akibatnya Pembimas Hindu yang bertugas sekarang ini di wilayah kami diisi oleh orang yang tidak tepat, bukan oleh putra daerah," kata Surono mejelaskan.

Karena pembinaan yang kurang tepat, kata dia, hal tersebut berpengaruh pada eksistensi umat Hindu di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Di Yogya saja, data umat Hindu kini menurun. Data terakhir hanya 5.000 umat Hindu dari jumlah sebelumnya yang mencapai 18.000. Umat Hindu di wilayah kami (Jateng dan DIY) jadi apatis. Ini karena pembinaan yang tidak tepat sasaran. Pembimas Hindu yang ada tidak bekerja maksimal, karena mereka hanya berorientasi uang saja. Antara pembimas Hindu dan PHDI juga jalan sendiri-sendiri," ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan tokoh agama Hindu Blitar Agus Supriyono, bahwa Yudha Triguna belum memberi perhatian maksimal kepada umat Hindu di Jawa Timur, khususnya di Blitar.

"Pak Yudha Triguna seharusnya bisa memberi perhatian kepada umat Hindu di luar Bali seperti di Blitar agar lebih mampu mandiri, kualitas dan kuantitasnya meningkat. Yang terjadi kini Dirjen Bimas Hindu belum sepenuhnya memberi kebebasan kepada umat Hindu di Blitar. Putra daerah di sini (Blitar) belum banyak diberi kesempatan untuk maju," katanya.

Begitu juga tokoh Hindu dari Malang Sutomo meminta kepada Yudha Triguna agar lebih perhatikan umat Hindu Nusantara dari etnis dan suku lainnya serta tidak hanya memperhatikan umat Hindu dari etnis Bali saja.

Yudha Triguna, menurut Sutomo, juga sering menyalahgunakan wewenang seperti dalam hal pengeluaran izin sekolah Hindu dan pengangkatan Pembimas Hindu.

"Ada yang kurang pas, misalnya dalam hal pengeluaran izin pendidikan untuk sekolah tinggi Hindu. STAH Santika Dharma yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak punya aset malah dapat izin. Sementara STAH Trimurti Malang yang memenuhi persyaratan malah tidak dapat izin. Apakah ini bukan indikasi penyalahgunaan wewenang?" ujarnya.

Ia mengatakan, Pembimas Hindu dari suku Jawa di Malang, oleh Yudha Triguna juga diganti dengan pembimas orang Bali. Ini sepertinya Yudha Triguna tak senang dengan umat Hindu dari orang Jawa. Pembimas Hindu dari Jawa yang konsisten dengan pekerjaannya tiba-tiba saja diganti dengan pembimas orang Bali yang tidak punya kompetensi di bidangnya, ini menimbulkan tanda tanya," ucap Simon Kendek Paranta, tokoh Hindu Tana Toraja di Sulawesi Selatan, meminta kepada Yudha Triguna agar lebih memperhatikan umat Hindu di luar Bali, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.

"Di Sulawesi Selatan terdapat sekitar 100 ribu umat Hindu dari suku Toraja, Bugis, dan Selayar. Selama ini Bapak Yudha Triguna sama sekali tidak pernah mengunjungi kami terutama di wilayah Toraja, Bugis, dan Selayar untuk melakukan pembinaan. Ke depan kami harap pak Dirjen agar lebih peduli pada keberadaan kami di Sulawesi, dan supaya lebih memberi perhatian pada putra daerah," ujar Simon saat dihubungi per telpon.

Sementara itu, Dirjen Bimas Hindu Ida Bagus Yudha Triguna, sebelumnya sudah membantah semua tudingan, baik itu dugaan korupsi maupun penyalahgunaan wewenang yang ditujukan kepadanya.

Bahkan Yudha Triguna menyatakan siap menggugat balik pelapornya apabila semua tuduhan yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini tidak mempunyai bukti hukum yang kuat.

Rektor Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar Prof Ida Bagus Gde Yudha Triguna sebelumnya juga menegaskan bahwa tudingan korupsi dan menyalahgunakan kewenangan seperti dituduhkan aliansi LSM di Bali adalah tidak benar.

Tuduhan saya mengalokasi bantuan kepada UNHI tidak benar. Kami melaksanakan tugas sesuai juklak dan juknis serta sesuai ketentuan yanhg berlaku, kata Yudha Triguna kepada pers di Jakarta, Selasa (30/10).

Ia menanggapi tudingan aliansi LSM di Bali yakni Persatuan Pasraman Bali (DPPB), Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KOMAK), Sunda Kecil Institute, dan Elemen Masyarakat Anti Korupsi (EMAK) yang menuduh terlibat korupsi dan menyalahgunakan wewenang dengan merangkap jabatan.

Dalam laporan aliansi LSM di Bali, Rektor UNHI Denpasar yang juga merangkap jabatan diduga terlibat korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Bimas Hindu dan kampus UNHI Denpasar sehingga akhirnya dilaporkan ke KPK.

Menurut Yudha Triguna, sejak awal dirinya tidak memiliki keinginan menjabat rektor, sehingga ia tidak pernah menghadiri pemilihan rektor, walau akhirnya senat universitas menyatakan dia sebagai pemenang dalam pemilihan.

Saya dapat menyatakan bahwa rangkap jabatan itu semata-mata karena saya ingin mengabdikan pengetahuan dan pengamalan saya untuk memajukan lembaga pendidikan Hindu, tukasnya.

Ia mengatakan, semenjak dilantik sebagai Dirjen Bimas Hindu dirinya melepaskan tunjangan fungsional dosen kopertis, melainkan hanya mengambil satu tunjangan struktural Dirjen.

Jika pengabdian tulus saya ini dapat mengganggu netralitas, optimalisasi fungsi dan peran sebagai Dirjen, maka saya akan lebih berkonsentrasi melaksanakan tugas sebagai Dirjen dan membantu Menteri Agama secara optimal, kata Yudha Triguna.

Sementara Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Sang Nyoman Suwisma mengatakan, masalah dugaan korupsi yang dituduhkan LSM di Bali kepada Yudha Triguna bisa saja hanya fitnah. Kalau tidak memiliki data dan fakta yang lengkap itu hanya fitnah, ujarnya saat dihubungi wartawan melalui telepon.


Penulis: /FEB