Ilustrasi palu hakim.
Mantan Kapolres Agustin Hardiyanto, terdakwa korupsi dana operasional Polres Tegal, terkena sakit jantung.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang membantarkan mantan Kapolres Tegal Agustin Hardiyanto, terdakwa korupsi dana operasional polres setempat, ke rumah sakit karena menderita sakit jantung.

"Berdasarkan surat keterangan dokter di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, terdakwa terbukti sakit sehingga kami putuskan untuk membantarkan terdakwa sampai dinyatakan sembuh," kata Noor Ediyono, ketua majelis hakim, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Semarang, hari ini.

Majelis hakim memutuskan terdakwa menjalani perawatan medis selama tiga hari di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang mulai Selasa (6/11) hingga Kamis (8/11).

Salah seorang anggota tim penasihat hukum terdakwa, Suyitno Landung mengatakan tim dokter di LP Kedungpane Semarang menyatakan kliennya terkena serangan penyakit jantung dan nyeri pada bagian lambung.

"Sejak dua pekan lalu, klien kami mengeluhkan sakit di dada dan di lambung sehingga tidak bisa mengikuti beberapa kali persidangan. Mudah-mudahan Senin (12/11) sudah bisa mengikuti sidang kembali," ungkap mantan Kabareskrim Polri itu, ketika ditemui usai sidang pembantaran.

Sebelumnya, terdakwa Agustin tidak dapat mengikuti sidang lanjutan yang dijadwalkan pada Senin (29/10) dan Rabu (31/10) dengan alasan sakit.

Oleh jaksa penuntut umum terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana pengamanan pilkada yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Tegal.

Setelah dilakukan penyelidikan, diperoleh bukti kuat bahwa Agustin selama menjabat pada periode 4 April 2008 hingga 25 Februari 2009 telah menyimpangkan dana daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan non-DIPA Polres Tegal senilai Rp6,6 miliar.

Rinciannya adalah DIPA Rutin Rp454.610.089, DIPA Opsnal Khusus Kepolisian sebesar Rp315.405.500, APBD Jawa Tengah, dan Kabupaten Tegal Rp418.020.000, serta SSB serta cek fisik Rp5.459.020.000.

Dari total Rp6,6 miliar yang diterima, ada beberapa anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Total dana yang diduga diselewengkan terdakwa untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain sebesar Rp1.049.146.854.

Atas perbuatannya tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan primer yakni Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dakwaan subsider adalah Pasal 3 dengan undang-undang yang sama.

Penulis: