Menteri BUMN Dinilai Lalai dalam Kasus Konflik PTPN-Warga

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. (FOTO:JG Photo/Safir Makki)

Oleh: | Minggu, 11 November 2012 | 16:02 WIB
Seharusnya Presiden SBY dan DPR meminta penjelasan Dahlan Iskan soal langkah-langkah penyelesaian konflik PTPN.

Menteri BUMN Dahlan Iskan didesak untuk benar-benar bekerja, dengan mencari solusi ketegangan antara warga petani dengan PTPN yang dibantu polisi di Sumatera Utara (Sumut) dan Sulawesi Selatan (Sulsel), sehingga konflik agraria dengan kekerasan tidak kembali terulang.

"Ironisnya, inilah yang dilupakan Menteri BUMN Dahkan Iskan. Seharusnya Presiden SBY dan DPR meminta penjelasan Dahlan Iskan soal langkah-langkah penyelesaian konflik (tersebut)," kata  Ketua Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, di Jakarta, hari ini.

Menurut Gunawan, guna menghentikan kekerasan, Dahlan seharusnya memfasilitasi mediasi antara warga dengan PTPN, serta melibatkan Pemda dan BPN. "Yang utama (adalah) menghentikan pengerahan polisi dan PAM swakarsa, serta mencegah adu domba pekerja perkebunan dengan warga," katanya.

Sedangkan untuk menyelesaikan konflik tanahnya, Gunawan mengusulkan bisa dimulai dengan melakukan audit pertanahan PTPN, khususnya dari aspek sejarahnya, serta audit kewajiban hukum PTPN dalam CSR dan kemitraan. "Ini berguna untuk mengevaluasi sejauh mana PTPN berdampak baik pada masyarakat sekitarnya," kata dia.

Selain itu, menurut Gunawan pula, penyelesain konflik agraria di PTPN juga memerlukan kebijakan dari Presiden tentang penyelesaian konflik agraria yang merupakan warisan dari pelanggaran HAM di masa lalu. Hal ini harus segera direspons, karena penguasaan dan penggunaan tanah yang timpang atau tidak adil, akan terus menjadi penyebab konflik sosial, kemiskinan, dan kerawanan pangan.

Gunawan menuturkan, konflik warga dengan pihak perkebunan memang sering kali terjadi. Salah satu yang mencuat misalnya (adalah) tindak penculikan dan kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap warga Desa Sei Mencirim dan Desa Namurube Julu, Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang. Hal itu berawal dari konflik lahan antara warga dengan PTPN II Deli Serdang.

Lalu, pada 2011, terjadi pula konflik lahan antara warga Desa Niur Kecamatan Sukaraja, Seluma, dengan PTPN VII Padang Pelawi, yang berujung pada bentrok berdarah. Sementara pada Juli lalu, bentrokan pun terjadi antara warga di Ogan Ilir, Sumsel, dengan pasukan Brimob. Dalam peristiwa ini, satu remaja bernama Angga, tewas dengan luka tembak.

ARTIKEL TERKAIT