Sekjen International Conference of Islamic Scholar Hasyim Muzadi (dua dari kanan), Ketua Umum Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia,  Pendeta Nus Reimas (kiri), Ketua Komisi Hubungan antar agama dan kepercayaan Konperensi Waligereja Indonesia,
-Pemerintah harus bertindak
-Pluralisme di Indonesia rumit
 
Penyerangan terhadap rumah ibadah dan jemaahnya akan terus berlangsung selama Polri dan kementerian terkait tidak berinisiatif membicarakan hal tersebut.
 
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komnas HAM, Nur Kholis hari ini di kantor Komnas HAM, Jakarta.
 
Menurut dia sudah saatnya Presiden atau pejabat setingkat menteri mengadakan high penal meeting karena dinilai ampuh  meredakan ketegangan antar umat beragama.
 
“ Melalui high penal meeting para perwakilan yang senior bahkan yang disucikan dikumpulkan, dipanggil. Misalnya dari NU, Muhammadiyah dan semua pihak terkait. Dipanggil kek Syafii Maarif,” kata Nurkholis.
 
Persoalan pluralisme di Indonesia menurut Nur Kholis memang lebih rumit.
 
“Kalau di negara lain satu tokoh saja mungkin sudah cukup, ini harus dari berbagai perwakilan,” kata dia.
 
Dia menyayangkan, masih terjadi penyerangan terhadap rumah ibadah yang pada Minggu lalu menimpa Gereja HKBP Pondok Indah Timur Bekasi dan sebelumnya terhadap jemaah Ahmadiyah  di Kuningan, Jawa Barat.
 
Yang kemudian disesalkan oleh Nur Kholis, pihak Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri juga tak bereaksi terhadap kasus-kasus kekerasan agama yang terjadi itu.
 
“Kementerian Agama jangan hanya mengurusi haji dan penetapan hari rayalah, coba lebih luas,” kata Nurkholis.
 
Meminta Keterangan
Komnas HAM karena itu berencana mengundang Kapolri, Meteri Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk meminta klarifikasi terhadap kekerasan yang dialami umat beragama.
 
Selain itu,Komnas HAM juga akan mendatangi Komisi III DPR agar  Dewan mengambil keputusan politik terkait masalah kekerasan ini.
 
“ Ya kita berharap saja semoga para pejabat kita punya waktu minggu depan,” kata Nur Kholis.
 
Dia menambahkan, Komnas HAM sejauh ini sudah melakukan peran meski tidak didukung pemerintah.
 
“Kita sudah lakukan memediasi antara Ahmadiyah dan FPI di sini [kantor Komnas Ham],” kata Nur Kholis.
 
Komnas HAM dalam kasus-kasus HAM melakukan empat tugas yaitu pemantauan dan penyelidikan, mediasi, riset serta penyuluhan. Mediasi biasanya akan mengeluarkan rekomendasi.
 
“ Kita kan tidak punya aparat seperti Kepolisian untuk menangkap, jadi hanya bisa dengan jalur kordinasi,” kata Yoseph lagi.

Penulis:

Sumber:-