Gedung KPU.
Dalam merumuskan putusan setiap anggota DKPP terlibat aktif.

Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini mengatakan, jika tidak ada aral melintang pihaknya akan menggelar sidang putusan dengan teradu Ketua dan anggota KPU terkait perkara verifikasi administrasi partai politik, sebagaimana pengaduan Ketua dan anggota Bawaslu, pada Selasa 27 November 201, pukul 14.00 WIB.

"Sekretariat DKPP telah melayangkan surat panggilan untuk menghadiri sidang kepada Pengadu Ketua dan anggota Bawaslu serta Direktur SIGMA Indonesia Said Salahudin, serta Teradu Ketua dan anggota KPU pada Jumat (23/11). Sidang pada Selasa esok merupakan sidang kali terakhir setelah ketiga sidang sebelumnya kami nyatakan telah cukup. Materi keterangan pengaduan yang disampaikan Pengadu telah kami dengarkan dan pelajari. Demikian halnya pihak Teradu sudah kami dengarkan dan pelajari. Hal yang sama saksi-saksi BPPT dan Bappenas, telah pula kami dengar dan pelajari. Termasuk di dalamnya pihak partai politik, yang dalam sidang kedua telah kami dengarkan dan pelajari," ujarnya, melalui pesan singkat.

Nur menambahkan, DKPP sendiri membahas putusan, dimulai dari merumuskan pokok dan materi persidangan, keterangan apa yang terungkap dalam persidangan, yang disebut sebagai fakta persidangan, lalu dicari benang merah duduk perkara yang sebenarnya.

Dalam merumuskan putusan, lanjut Nur Hidayat, setiap anggota DKPP terlibat aktif, karena masing-masing memberikan pendapat etik (ethics opinion) secara tertulis, untuk kelak dirangkum dan dituangkan pada bagian Pertimbangan Putusan. Penetapan Putusan, kata Nur, dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno DKPP yang dilakukan secara tertutup.

Sesuai ketentuan UU 15/2011, Putusan DKPP sendiri, jelas Nur, bersifat final dan mengikat. Artinya KPU wajib menjalankan Putusan DKPP sejak dibacakannya putusan itu dan Bawaslu mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Tohadi mengatakan, dalam dua kali persidangan yang digelar DKPP, sangat jelas KPU melanggar peraturan perundang-undangan bukan sekadar melanggar etika.

"Saat persidangan, Kepala Biro Hukum Nanik. Suwarti memberikan kesaksian bahwa komisioner KPU Hadar Navis Gumay, membawa masuk 15 orang dari IFES ke ruang verifikasi administrasi di Hotel Borobudur dan mengambil alih kerjaan Tim verifikator yang sebelumnya di bawah koordinasi dan tanggung jawab kepala biro Hukum untuk melakukan verifikasi," ujarnya.

Tohadi juga mengatakan, KPU memberikan perlakuan istimewa terhadap Partai Nasdem, PDIP, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat verifikasi. Lebih lanjut, kata Tohadi, KPU memerintahkan dan mengintervensi tim verifikator agar terhadap partai tertentu SK Kepengurusan hanya foto copy saja tidak perlu ada legalisir.

Selain itu, papar Tohadi, komisioner sering masuk ke ruang verifikasi administrasi di Hotel Borobudur dengan membawa temen-temannnya. Padahal, sesuai aturan yang boleh memasuki ruang verifikasi administrasi tersebut hanya petugas tim verifikator di komisioner saja. Dengan begitu, tegas Tohadi, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius atas UU.

Sedangkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Damai Sejahtera Sahat Sinaga berharap, DKPP bisa menegakkan etika karena menurutnya tindak lanjut KPU terhadap rekomendasi Bawaslu telah mengindikasikan terjadinya pelanggaran kode etik.

"Bukti-buktinya sampai sekarang rekomendasi kami 12 parpol yang harus diverifikasi, tidak ditanggapi. Artinya ditolak/diterima harus ditanggapi secara tertulis. Ini berarti tidak beretika kan. Dalam administrasi yang baik, di semua negara, semua lembaga itu harus bersikap yang baik. Itu menurut saya, etikanya sudah kurang baik," tandasnya.

PDS sendiri berharap, jajaran pengurus KPU baik Ketua dan Komisioner bisa diganti. Menurutnya, belum terlalu terlambat jika jajaran komisioner KPU diganti karena tahapan pemilu masih awal.

"Jadi kalau mau ganti komisioner, sebaiknya memang  hari-hari ini ya. Karena kan mumpung masih awal, menurut UU kan selambat-lambatnya penetapan parpol 15 bulan sebelum tanggal 9 April. Menurut saya, KPU sekarang tidak akan pernah berhasil ini karena kondisinya seperti ini. Setiap ada persoalan tidak pernah ditangani. Jadi, sebaiknya diganti lah sebelum telanjur," katanya.

Penulis:

Sumber:politik, parpol, verifikasi, k