Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).
Semua ini demi kepentingan Pemilu 2014. 

Pencalonan dan pernyataan sikap Ibnu Topik, kandidat termuda Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) harus direspons dengan bijaksana serta penuh introspeksi oleh para calon yang berasal dari partai ataupun menjabat sebagai penyelenggara negara.

Pencalonan Ibnu Topik yang tiba-tiba menyeruak di media juga harus disadari sebagai kehendak  sejarah yang sekarang mulai mengubah tatanan politik Indonesia.
 
Demikian diungkapkan Mantan Sekjen HMI tahun 1999–2001, Ahmad Doli Kurnia, ketika ditanya soal pencalonan Ibnu Topik dalam keterangan pers, Jumat (30/11). 

Sebagai kandidat termuda dalam pencalonan Presidium KAHMI, Ibnu Topik mengimbau  para kandidat yang menjabat sebagai tokoh partai atau penyelenggara negara diminta untuk tidak mencalonkan diri sebagai Presidium KAHMI.

Hal ini mengingat, pendirian KAHMI pada 46 tahun lalu bertujuan sebagai wadah kaderisasi atau candradimuka bagi alumni HMI sebelum mengabdi bangsa dan negara sebagai destinasi utamanya.
 
Doli Kurnia yang juga Wasekjen Partai Golkar menjelaskan secara asasi KAHMI memang didirikan sebagai organisasi penerus nilai-nilai yang diemban HMI dan sekaligus sebagai kawah candradimuka bagi alumni HMI sebelum terjun ke masyarakat.

Sebagai konsekuensinya, untuk mencegah politisasi atas organisasi tersebut, Ketua Umum HMI tahun 1966, Nurcholis Madjid atas rekomendasi Kongres HMI pada waktu itu memutuskan KAHMI diketuai oleh Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) atau yang kemudian dikenal istilah Presidium KAHMI.
 
"Sehingga, kalau sekarang tiba-tiba para penyelenggara negara dan pejabat partai ramai-ramai ingin masuk ke Presidium, ada benarnya kalau hal ini terkait dengan tahun 2014, yang merupakan tahun perebutan dan perubahan kekuatan politik di Indonesia," demikian diungkapkan Doli Kurnia.
 
Politisasi atas organisasi KAHMI ini, Dolly menjelaskan lebih lanjut, juga dapat terlihat dari rencana penetapan Ketua Presidium secara permanen selama masa bakti.

Sistem ini menggantikan lembaga Pimpinan Kolektif Nasional (Presidium) yang secara tradisi berganti pimpinannya setiap enam bulan sekali. Jika hal ini terjadi, urai Doli, sudah pasti ini demi kepentingan Pemilu 2014.

"Bagaimanapun juga anggota alumni dan anggota HMI sekarang harus mewaspadai kemungkinan ini dalam Munas Kahmi yang sekarang sedang berlangsung," ujar Doli, mantan Ketua Umum KNPI itu.
 
Ditegaskan pula, tradisi pergantian pimpinan Presidium yang beranggotakan lima orang setiap enam bulan sekali merupakan roh yang harus dipahami bersama oleh semua anggota KAHMI. Tradisi adalah budaya yang senantiasa harus dihormati karena ada nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh Konggres HMI pada tahun 1966 tersebut.
 
Ketika nilai luhur ini dilanggar, menurut Doli, itu sama saja meniadakan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua para kandidat yang pada waktu itu mungkin sebagai anggota HMI.

Adapun yang melanggar tradisi itu adalah mereka yang sekarang akan memperebutkan posisi sebagai Ketua Tetap Presidium.

"Para orangtua para calonlah yang sebenarnya meletakkan nilai luhur tersebut. Masak sih, nilai luhur orangtua mau dianulir orang para calon yang sekarang telah menjadi tokoh nasional?”
 
Dolly menggarisbawahi, ada tiga tugas pokok Presidium KAHMI yang harus diingat oleh para calon anggota Presidium, yakni (1) meneruskan dan menjaga nilai-nilai yang diemban HMI yakni nilai pluralisme, nasionalisme dan sekaligus Pancasilais, (2) mempererat dan sekaligus menghamoniskan gerak langkah antara KAHMI dan HMI, (3) menjalankan fungsi kaderisasi organisasi KAHMI bagi para alumni HMI dengan destinasi utama adalah NKRI.
 
"Tiga hal itu adalah nilai yang tidak dapat ditawar-tawar. Dan, jika melihat kondisi kegaduhan politik Indonesia saat ini, sejarah Indonesia sedang mengalami perubahan."

Dijabarkan oleh Doli, tidak ada seorangpun baik tokoh partai atau penyelenggara negara yang dapat menghentikan perjalanan sejarah perubahan politik di Indonesia tersebut.

"Dan perubahan itu tidak bisa terlepas dari keterlibatan generasi muda, yang menguasai 70% dari seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 240 juta," tukas Doli.
 
Setidak-tidaknya ada 26 calon anggota presidium yang ikut dalam Munas KAHMI, yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau pada hari ini hingga 2 Desember 2012.

Beberapa calon yang terkait dengan partai ataupun pejabat negara antara lain adalah Mahfud MD (Ketua MK), Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat), Priyo Budi Santosa (Wakil Ketua DPR), Tamsil Linrung (Wakil Ketua Banggar DPR), Anis Baswedan (Rektor Paramadina), Dwi Sutjipto (Dirut PT Semen Gresik), Fansurullah Asa (Wakil Kepala BPH Migas), Ismet Hasan Putro (Dirut PT RNI), Muhammad Marwan (Dirjen Depdagri), Hary Bakti Gumay (Dirjen Perhubda) dan Viva Yoga Mauladi (Ketua PAN).

Penulis: