Ilustrasi: Suku Baduy adalah salah satu suku yang masih memeluk agama adat Sunda Wiwitan. Mereka menuntut agama dan kepercayaan mereka dicantumkan dalam E-KTP
Kongres Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa, Komunitas Adat, dan Tradisi yang dilaksanakan di Surabaya 25-28 November 2012 mengusulkan kolom agama dihilangkan.

Agama adat minta diakui oleh negara. Agama leluhur ini usianya jauh lebih tua di nusantara sebelum datangnya agama baru. Pemeluk agama adat ini meskipun jumlahnya kalah jauh dari agama-agama baru, namun sebagai warga negara mereka membutuhkan pengakuan negara. Sunda Wiwitan meminta kepercayaan mereka diakui oleh negara.

Pada tanggal  25-28 November  2012 di Surabaya, telah dilaksanakan Kongres Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa, Komunitas Adat, dan Tradisi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam kongres yang dibuka oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu peserta mengusulkan hal-hal penting seperti kolom agama di KTP dihilangkan, mengangkat Mr. Wongsonegoro sebagai Bapak Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Pahlawan Nasional dan dibentuknya Dewan Kepercayaan.

Peserta kongres sebanyak 750 orang yang datang dari perwakilan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat, dan tradisi dari 33 provinsi di Indonesia, dibagi dalam beberapa empat komisi. Empat komisi itu adalah Komisi I tentang Redefinisi Konsep Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa, Komisi II tentang Advokasi dan Pemberdayaan, Komisi III tentang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dan Komisi IV tentang Kebijakan dan Strategi Implementasi.

Selanjutnya, hasil sidang komisi itu didiskusikan di Tim Perumus yang merupakan perwakilan dari organisasi penghayat, komunitas adat, dan tradisi, pada sidang pleno kongres  untuk menyempurnakan rumusan hasil kongres, maka  berikut ini rumuskan sidang komisi:

KOMISI I

1. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sistem penghayatan hubungan pribadi dengan Tuhan yang Maha Esa yang didasarkan pada sistem kesadaran yang bersumber pada nilai spiritual warisan leluhur.
2. Pendidikan budi pekerti merupakan suatu keharusan untuk membentuk karakter budi luhur dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai budaya spiritual yang bersumber pada kearifan lokal.

Rekomendasi

1. Negara menjamin kesetaraan dalam sistem pengelolaan dan pelayanan terhadap penghayat kepercayaan tehadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat dan tradisi.
2. Mengusulkan pembentukan Kementerian Kebudayaan.
3. Pentingnya pemenuhan hak-hak sipil penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat, dan tradisi dalam konstitusi.
4. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban membangkitkan kembali Pancasila menjadi jiwa dan karakter bangsa.
5. Pemerintah berkewajiban untuk menghidupkan, melestarikan, dan menumbuhkembangkan nilai-nlai spiritual ketuhansn Yang Maha Esa, warisan aktifitas budaya dan warisan budaya hidup (masyarakat adat) yang ada di seluruh wilayah Indonesia agar generasi penerus mengenal dan mencintai budaya bangsanya.
6. Pemerintah berkewajiban menggali nilai-nilai kearifan lokal/budaya bangsa dalam menjaga dan melestarikan hidup.

KOMISI II

1. Pentingnya membentuk Lembaga Advokasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME/Agama Leluhur, Komunitas Adaat dan Tradisi untuk konsultasi, penyuluhan dan bantuan hukum sesuai Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
2. Pentingnya mengawal proses pembahasan dan pengesahan RUU (Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat), dengan memperhatikan usulan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang sudah diserahkan ke DPR RI melalui Badan Legislasi (BALEG).
3. Pentingnya Menginventarisir ulang terhadap Penghayat Kepercayaan/Agama Leluhur , Komunitas Adat dan Tradisi yang berkaitan dengan nilai-nilai agama leluhur.
4. Pentingnya  penghayat menyiapkan Kurikulum Pendidikan Budi Pekerti yang memuat ajarn spiritual yang berbasis pada keraifan lokal dan kepercayaan leluhur untuk diajarkan di lembaga pendidikan.
5. Meminta kepada Pemerintah untuk segera mengimplementasi pemenuhan hak-hak konstitusional bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi dalam sistem hukum NKRI.
6. Merekomendasikan kepada HPK, BKOK, organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, komunitas/masyarakat adat dan tradisi sebagai penyalur aspirasi ketingkat pemerintah pusat.
7. Meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar memuat dalam kurikulum pendidikan bidang studi agama leluhur, kepercayaan terhadap Tuhan YME dan tradisi bagi anak didik masyarakat adat, penghayat kepercayaan dan tradisi.
8. Agar seluruh sumber daya Kepercayaan terhadap Tuhan YME, komunitas adat dan tradisi dijadikan sebagai bagian yang strategis dalam rangka pembangunan kebudayaan, pembangunan karakter dan jatidiri bangsa.
9. Merekomendasikan agar Urusan Kebudayaan dan Kepercayaan agar di pisahkan dari Kemeterian Pendidikan.
10. Perlu dilakukan penguatan kapasitas, revitalisasi keprcayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat dan tradisi
11. Mengusulkan hari libur nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.
12. Dalam pembuatan peraturan dan kebijakan baik di tingkat Pusat, Provinsi/Daerah harus melibatkan para penghayat keprcayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat dan tradisi.
13. Pemerintah menganggarkan dana melalui APBN dan APBD untuk seluruh kegiatan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Komunitas Adat dan Tradisi.
14. Perlu mengembangkan jejaring sosial antar para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kepercayaan/Agama Leluhur yang menyeluruh mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten dan Kecamatan.

Rekomendasi:

1. Mendorong agar terus-menerus dilakukan ruang dialog antar Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, Tradisi dan agama dalam masyarakat baik yang difasilitasi Negara maupun kelompok-kelompok dan atau organisasi agar  mencari masukan dan formula melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan norma, nilai-nilai, prinsip dan kearifan para Penghayat, Komunitas Adat dan Tradisi. Dalam hal ini mengenai Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Komunitas Adat dan Tradisi sebagai bagian dari perwujudan kehidupan ber Bangsa Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Komunikasi vertikal dan horisontal dilakukan secara damai dan saling menghormati, untuk menemukan hakikat dan prinsip yang sama, dalam rangka menempatkan Para Penghayat Kepercayaan/Agama Leluhur bukan  dalam posisi yang berhadapan, bertentangan atau berlawanan serta menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
2. Mendorong terciptanya pemahaman umum untuk menempatkan Kepercayaan/Agama Leluhur dalam posisi yang sejajar dan setara, mendesak agar Negara memperlakukan Kepercayaan/Agama Leluhur setara dengan enam Agama lainnya, sehingga kami dapat menjalankan Kepercayaan/Agama Leluhur kami dengan kepastian. Bahwa masing-masing memiliki hak ruang dan kesempatan yang sama untuk memberi peran bagi pembangunan kebudayaan Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
3. Mendorong kehidupan Warga Negara yang aman dan sejahtera dalam identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhineka dan Berketuhanan Yang Maha Esa. Melalui Kongres Nasional ini, menegaskan tentang pentingnya menghormati dan melestarikan keragaman budaya nusantara, sehingga setiap bentuk pembangunan harus dilakukan dengan tetap menghargai dan berorientasi pada norma, nilai-nilai, prinsip dan kearifan para Penghayat, Komunitas Adat, budaya dan Tradisi.
4. Mendesak pemerintah agar membangun sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang mengakui eksistensi kami sebagai Penghayat, Kepercayaan/Agama Leluhur sehingga tradisi kami dapat terpelihara dan tersosialisasikan dengan baik.
5. Mendorong agar Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Komunitas Adat dan Tradisi melakukan Judicial Review atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk dan segala peraturan di bawahnya agar mengakui, menghormati dan memelihara Kepercayaan/Agama Leluhur yang kami jalankan.
6. Mendorong agar Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Komunitas Adat dan Tradisi untuk melakukan pengawalan dan memasukkan jaminan praktek Kepercayaan/Agama Leluhur dalam RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, termasuk menambahkan pasal-pasal yang berpihak kepada perempuan.
7. Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia agar segera menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan terhadap Para Penghayat, Kepercayaan/Agama Leluhur.

KOMISI III

1. Pembentukan wadah tunggal Dewan Kepercayaan yang diberi nama DEWANTARA.
2. Penghayat dan Pemerintah bekerja sama dalam menyusun materi bahan ajar untuk pedidikan budi pekerti untuk anak didik para penghayat
3. Kolom agama dalam Kartu tanda Penduduk dihilangkan
4. Pentingnya pembentukan lembaga advokasi untuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, komunitas adat, dan tradisi
5. Mengusulkan Mr. Wongsonegoro sebagai Bapak Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Pahlawan Nasional
6. Perlunya dibentuk lembaga pendidikan anak usia dini untuk putra-putri penghayat untuk mewariskan nilai-nilai spitual sejak dini
7. Pentingnya mendorong pemerintah daerah untuk melaksakaan peraturan bersama Mendagri dan Menbudpar tentang Perijinan tempat Ibadah/sanggar dan tempat pemakanan.

KOMISI IV

1. Pendidikan Budi Pekerti Dimasukkan/diajarkan dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang bisa dijabarkan sebagai berikut:
a. Adanya peraturan Menteri yang mengatur tentang pendidikan Kepercayaan di sekolah bagi peserta didik dari Penghayat Kepercayaan Terhadap  Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi sesuai dengan keyakinan peserta didik
b. Diperlukan revisi/amandemen Undang-undang sistim pendidikan nasional dan atau PERPPU sesuai dengan tuntutan kaum Penghayat Kepercayaan Terhadap  Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi
c. Pendidikan Pancasila diberikan kembali secara mendetail sesuai jenjangnya.

2. Hak-Hak Sipil
a. Sosialisasi Undang-undang dan atau peraturan pemerintah tentang eksistensi dan keberadaan Penghayat Kepercayaan Terhadap  Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi.
b. Pemerintah memberi pembekalan dan pembinaan kepada pemuka Penghayat Kepercayaan Terhadap  Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi secara kontinyu dan berkesinambungan
c. Jaminan pemenuhan hak hak sipil bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap  Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi

3. Pencitraan
a. Mengusulkan kepada pemerintah agar ada standarisasi isu di bidang kebudayaan supaya tidak ada tanggapan negatif/stigmatisasi kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap  Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi
b. Mengusulkan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan atas tayangan yang menyudutkan atau melecehkan Penghayat Kepercayaan Terhadap  Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi
c. Mengajukan somasi kepada pelaku media yang membuat tayangan yang melecehkan Penghayat Kepercayaan Terhadap  Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi
d. KPI, DPI harus dan wajib menegur media yang memuat hal-hal yang menyudutkan atau melecehkan Penghayat Kepercayaan Terhadap  Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi
e. Mengusulkan kepada DPR RI agar dibuat undang undang perlindungan terhadap komunitas Adat dan tradisi
f.  Mengusulkan kepada pemerintah agar menegaskan kembali ketetapan tahun baru nasional Indonesia pada tanggal 1 Suro Tahun Saka
g. Meningkatkan kerjasama antar Penghayat Kepercayaan Terhadap  Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi dalam memperingati hari-hari besar Nasional.
h. Mengusulkan kepada pemerintah agar memfasilitasi Sosialisasi nilai nilai luhur Penghayat Kepercayaan Terhadap  Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi melalui media cetak maupun elektronik.

4. Kebijakan dan Strategi
a. Terbentuknya Kementerian Kebudayaan
b. Disetarakannya kedudukan antara Penghayat Kepercayaan Terhadap  Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi  dengan Agama yang ada sekarang dalam konteks pendidikan.
c. Penghayat Kepercayaan Terhadap  Tuhan Yang Maha Esa, Komunitras Adat dan Tradisi tetap mempertahankan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasakan Pancasila
d. Pelaksanaan Konggres Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi  secara berkala.
e. Menghilangkan diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan Terhadap  Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi

Penulis: