Salah satu pelaksanaan pilkada.

Mendagri menyangkal, usulan pemilihan gubernur lewat DPRD berasal dari kementeriannya.

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menyatakan, wacana pemilihan gubernur lewat DPRD bukan berasal dari dirinya, melainkan dari masukan dan hasil diskusi dengan para pakar, antara lain Profesor  Djohermansyah Johan.  “Gubernur dipilih DPRD saat ini memang menjadi pemikiran banyak pihak. DPR sendiri sudah memunculkan itu. Kami belum putuskan tapi mempertimbangkan,” Gamawan, di Jakarta.
 
Menurutnya wacana itu bukan langkah mundur karena yang paling penting dalam pemerintahan adalah menjamin efesiensi, efektivitas dan manfaat bagi rakyat. Gamawan menyatakan, pemilihan langsung tidak menjamin menghasilkan pemimpin berkualitas dan sebaliknya menyedot biaya. “Apa salah kalau sistem pemilihan yang mahal dievaluasi?” kata dia.
 
Gamawan menjelaskan, dari ratusan pilkada gubernur, faktanya ada calon yang menghabiskan ongkos hingga Rp 60 miliar. Dengan masa jabatan lima tahun dan harus mengumpulkan Rp 1 miliar per tahun, maka modal yang dikeluarkan calon itu tidak akan kembali. “Karena gubernur tidak hanya menjalankan tugas otonomi tapi juga wakil pemerintah pusat maka ada pemikiran, gubernur cukup dipilih oleh DPRD,” kata Gamawan.
 
Dia memberi contoh pilkada gubernur di Jawa Timur. Karena provinsi itu memiliki 40 kabupaten/kota maka seorang calon tentu harus membangun sekretariat pemenangan  di 40 kabupaten/kota. “Bayangkan  40 daerah, harus ada mobil, kantor, dan biaya operasional tim sukses. Itu menghabiskan anggaran negara Rp 800 miliar. Belum lagi ongkos yang dikeluarkan para calonnya, dan ongkos jika pilkada berlangsung tiga putaran,” ujar Gamawan.
 
Disinggung soal hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia yang menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat masih menginginkan pemilihan langsung, Gamawan menganggap hasil survei itu sebagai sebuah masukan. Tapi menurutnya, lembaga survei juga  berkepentingan terhadap pelaksanaan pemilihan langsung karena pengguna jasa survei, adalah para kandidat.   
 
Menurunkan kualitas
Sementara itu, Center for Electoral Reform atau Cetro menganggap pemilihan gubernur melalui DPRD dapat menurunkan kualitas pemimpin daerah. Direktur Eksekutif Cetro, Hadar Navis Gumay memperkirakan, kualitas gubernur yang di pilih DPRD akan lebih buruk ketimbang gubernur yang di pilih langsung.
 
“Kalau DPR sepakat pilkada gubernur dikembalikan ke DPRD, itu sudah jelas karena mereka bisa langsung memainkan peran politik demi keuntungan sesaat: politik uang. Jadi sampai kapan pun, kami tidak setuju jika gubernur dipilih oleh DPRD,” kata Hadar.
 
Menurut Hadar alasan biaya pilkada gubernur yang mahal seharusnya tidak disikapi dengan mengambil kewenangan rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Kata dia, banyak cara untuk menekan biaya termasuk dengan membatasi dana kampanye dalam pemilihan.
 
Menurutnya, biaya pilkada yang mahal, terjadi akibat pembiaran praktik politik uang dan jual beli suara. “Jadi kesimpulannya, para penentu kebijakan malas berpikir, malas mencari solusi, malas berbuat lebih untuk menekan biaya pilkada gubernur yang mahal. Lalu ini djadikan momentum untuk mengambil keuntungan dengan pengembalian pemilihan langsung menjai pilkada lewat DPRD,” kata Hadar.

Penulis:

Sumber:-