Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan rekapitulasi perolehan surat suara Pemilukada DKI Jakarta di kantor Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. FOTO: Safir Makki/ JAKARTA GLOBE
Usulan perubahan status ini dilontarkan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Pengangkatan perangkat desa (perdes) menjadi pegawai negeri sipil (PNS)  layak dipertimbangkan. Pasalnya perangkat desa dianggap tak hanya abdi negara namun juga abdi masyarakat yang bisa bekerja 24 jam namun kerap tak dibayar dengan layak.
 
"Sayangnya beban kerja perdes yang begitu berat tidak dibarengi penghasilan yang sepadan dan tidak merata, sehingga kesejahteraan hidup perdes cenderung sangat memprihatinkan," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar melalui rilis, Kamis (6/12).
 
Peningkatan kualitas perdes menurut fraksi ini harus dilakukan, mengingat pembangunan berbasis desa tidak bisa ditawar lagi.

Pembangunan berbasis desa akan mencegah urbanisasi massal, penumpukan penduduk di perkotaan. Selain itu pembangunan desa perlu untuk mengantisipasi kekuatiran terjadinya desa  mati akibat ditinggalkan penduduknya.
 
"Untuk itu, perhatian negara terhadap perdes harus ditingkatkan agar mereka lebih semangat mengabdi, kesejahteraan hidup terjamin dan bisa menggerakkan masyakarat serta mampu mengelola sumber daya desa,"  lanjutnya.
 
Soal pengangkatan perdes menjadi PNS itu dimungkinkan diatur dalam RUU  Desa yang kini masih digodok di legislatif.

Yang mana untuk perubahan status itu maka negara perlu menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 12 triliun untuk pengangkatan sekitar 670 ribu perdes yang tersebar di 70 ribu desa di Indonesia.
 
"Jika pada akhirnya nanti Pansus RUU tentang Desa menyetujui dan  mensahkan perdes diangkat jadi PNS, maka perdes harus bisa cepat menyesuaikan diri dengan aturan standar birokasi yang di dalamnya antara  lain terdapat aspek disiplin, kompetensi, kinerja berdasarkan target," papar Marwan.
 
Wacana pengangkatan perdes menjadi PNS ini merupakan salah satu tuntutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).

Penulis: