Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia menyerahkan 6 Ribu kartu pos kepada Sekretariat Negara RI untuk diteruskan kepada Presiden SBY, Minggu (9/12).

Mayoritas pelaku pelanggaran HAM dalam catatan LBH terdiri dari kepolisian, kejaksaan, perusahaan swasta, dan DPR.

Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta 2012 yang dilaporkan Kamis (20/12) menyimpulkan situasi penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia masih tetap buruk.

Pembatasan pemberian wewenang kepada struktur dan kelembagaan yang dibangun serta kultur aparat penegak hukum yang belum mengutamakan hak asasi manusia dalam kerjanya, berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia secara terus menerus.

Direktur LBH Jakarta Feby Yonesta  menjelaskan, Judul “Paradoks Negara Hukum” yang diberikan kepada Catahu kali ini menggambarkan bertolakbelakangnya komitmen “Negara hukum” dalam konstitusi dengan praktek di lapangan yang masih nyata menunjukkan kegagalan Negara dalam penegakan hukum yang adil.

“Padahal, Indonesia selama ini digadang sebagai negara yang paling demokratis di antara negara-negara tetangga, namun tingkat pelanggaran HAM nya masih tergolong tinggi,” papar Yonesta dalam pidato sambutan.

Secara umum, dari 917 pengaduan langsung yang diterima LBH dalam periode Desember 2011 sampai dengan November 2012, kasus-kasus yang menonjol merupakan pelanggaran hak sipil-politik dan hak ekonomi, sosial, budaya.

Advokat dan Pengacara Publik LBH Jakarta Muhamad Isnur menjelaskan, hak ekosob meliputi hak atas kesehatan, lingkungan, tanah dan perumahan, serta hak atas mata pencaharian. Sementara hak sipil-politik meliputi hak atas peradilan yang jujur (fair trial), kebebasan beragama, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan berekspresi.

Dalam ruas tersebut, Isnur menyoroti pembangkangan hukum oleh pemerintah daerah dalam menangani kasus GKI Yasmin, kasus HKBP Philadelphia, serta penyerangan terhadap sejumlah jemaat Ahmadiyah.

Mayoritas pelaku pelanggaran HAM dalam catatan LBH terdiri dari kepolisian, kejaksaan, perusahaan swasta, dan DPR.

Dari kasus-kasus yang tertera, LBH mencatat bahwa Negara beserta aparat kepolisian telah gagal melindungi warganya sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lebih jauh lagi, pemerintah seakan menutup mata akan kasus-kasus yang terjadi sehingga memperburuk citra Indonesia di mata dunia.

Pihak LBH dalam rekomendasinya kemudian meminta agar aparat kepolisian berhenti mengkriminalisasi kaum minoritas dan kelompok marginal, agar mengoptimalkan kinerja dan melakukan penindakan secara tegas terhadap aparat yang melakukan pelanggaran etik dan pidarsa.

Namun demikian, Isnur menilai, telah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat, terutama kaum perempuan, untuk memperjuangkan hak nya. Presentase pengaduan yang dilakukan kaum perempuan tahun 2012 naik dari 26% di tahun 2011 menjadi 40%. Hal ini tentunya dinilai baik dan diharapkan akan terus meningkat di tahun mendatang.

Penulis: