Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi
Jika PK ditolak, Murman Effendi menyatakan baru Mendagri bisa memberhentikan dirinya secara permanen.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi diminta mencabut suara pemberhentian permanen terhadap terpidana korupsi dan Bupati Nonaktif Seluma, Provinsi Bengkulu, Murman Effendi. Alasannya, Murman masih akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap dirinya.

“Kami sangat menyayangkan ada surat pemberhentian permanen dari Mendagri. Padahal kami masih punya hak hukum yaitu mengajukan PK atas putusan MA. Kami minta surat pemberhentian itu dicabut,” kata Murman, di Jakarta, Kamis (27/12).

Murman adalah bupati terpilih untuk Kabupaten Seluma periode 2010-2015. Dia juga telah menjabat sebagai bupati sejak 2005-2010. Adapaun Bundra Jaya adalah wakil dari Murman yang terpilih pada Pilkada 2010 lalu. Murman tersangkut kasus korupsi yang diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Murman telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dan dihukum dua tahun penjara. Atas putusan pengadilan Tipikor itu, dia mengajukan kasasi ke MA, namun ditolak.

Dengan putusan kasasi itu, Mendagri mengeluarkan surat pemberhentian permanen atas Murman yang telah diberhentikan sementara selama satu tahun terakhir. Mendagri juga memerintahkan DPRD Seluma untuk memproses pengangkatan Bundra sebagai bupati Seluma menggantikan Murman. Selama satu tahun terakhir ini, Bundra sebagai pelaksana tugas sementara Kabupaten Seluma.

Murman mengemukakan belum waktunya Mendagri mengeluarkan surat pemberhentian permanen atas dirinya karena dia masih akan mengajukan PK. Jika PK ditolak, baru Mendagri bisa memberhentikan dirinya secara permanen.

Murman yang juga mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kabupaten Seluma ini menggugat ketidakonsistenan Mendagri dalam mengambil keputusan. Pasalnya, dalam kasus Gubernur Lampung Agusrin M Najamuddin, Mendagri tidak memberhentikan secara permanen hingga PK selesai. Namun dalam kasusnya, upaya PK masih akan dilakukan, tetapi Mendagri sudah memberhentikan secara permanen.

“Ini tidak adil. Mengapa kami langsung diberhentikan permanen sementara kami masih mengajukan PK. Seharusnya biarkan kami tetap berhenti sementara seperti satu tahun terakhir ini sampai PK yang kami ajukan benar-benar ditolak. Bagaimana kalau nanti PK kami disetujui, apakah kami tidak bisa menjadi bupati lagi karena sudah adanya pemberhentian permanen? Kami sangat sayangkan putusan Mendagri tersebut,” tuturnya.

Murman juga menunjukkan surat yang ditujukan kepada Mendagri, di mana Bundra Jaya belum mau dilantik sebelum ada kekuatan hukum tetap. Bundra masih menunggu PK yang diajukan Murman.

Menurutnya, surat itu bukan karena dia menekan wakilnya untuk menunda pelantikan. Surat itu murni dibuat Bundra agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Dia meminta Mendagri tidak memaksa melantik Bundra supaya tidak terjadi konflik sosial di Seluma. 

Penulis: