"Budaya politik kita juga masih diwarnai intoleransi yang tinggi. Inilah titik lemah demokrasi, seperti dilansir oleh Economist Intelligence Unit."

Pengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah dan Direktur Komunikasi Publik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi, menilai bahwa budaya politik di Indonesia cenderung mengedepankan demokrasi, namun masih kurang mengedepankan isu-isu toleransi dan pluralisme.

"Budaya politik kita juga masih diwarnai intoleransi yang tinggi. Inilah titik lemah demokrasi, seperti dilansir oleh Economist Intelligence Unit," kata Burhanuddin, dalam diskusi publik bertajuk "Budaya Politik Indonesia dan Kelas Menengah", di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (29/12).

Oleh karena itu, menurut dia, tidak mengherankan jika pasca reformasi, tindakan intoleransi di Indonesia masih marak. Isu pluralisme dianggap tidak populer, bahkan kepala daerah yang seharusnya berideologi nasionalis, menurutnya turut melakukan tindakan intoleran.

"Bupati Kuningan misalnya kan dari PDIP, itu menerbitkan surat penyegelan mesjid-mesjid Ahmadiyah," lanjutnya.

Indeks Demokrasi Global yang dirilis oleh Economist Inteligence Unit tahun 2010, bahkan masih menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang masih kalah dibandingkan Thailand, Papua Nugini dan Timor Leste. Dari 167 negara, Indonesia berada pada ranking ke-60.

Skor total Indonesia dalam indeks itu, kata dia pula, hanya 6,53 dari skala satu sampai sepuluh. Riset tersebut dilakukan dengan 60 indikator demokrasi yang dikelompokkan dalam lima topik, yaitu proses Pemilu dan pluralisme, kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil.

"Isu-Isu toleransi dan pluralisme juga mencederai prestasi Indonesia pasca-reformasi," kata dia lagi.

Burhanuddin menambahkan, rendahnya indeks demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa konsolidasi demokrasi yang diidamkan semenjak kejatuhan Soeharto, masih jauh dari harapan. Dia juga memaparkan temuan LSI atas persepsi publik bahwa pada Desember 2010, hanya 74,3 persen publik yang mendukung demokrasi sementara 9,2 persen masih menginginkan sistem otoriter.

Padahal level 74 persen itu kata dia bisa disetarakan dengan negara Filipina dan Pakistan yang notabene bisa dinggap negara yang belum berhasil dalam demokrasi.

Penulis: