Ilustrasi: Indosat IM2
Humas BPKP, Tri Wibowo mengatakan, kewenangan BPKP memang kerap kali digugat oleh pihak-pihak tertentu.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara.

Pernyataan ini disampaikan oleh Humas BPKP, Tri Wibowo, menanggapi gugatan yang diajukan oleh eks-Direktur Utama (Dirut) PT Indosat Mega Media (IM2) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Tri mengatakan, kewenangan BPKP memang kerap kali digugat oleh pihak-pihak tertentu. "Tapi, sudah banyak putusan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan BPKP berwenang menghitung keuangan negara," kata Tri di Jakarta, Rabu (9/1).

Lebih lanjut, Tri mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui adanya gugatan yang dilayangkan kepada BPKP mengenai pembatalan hasil perhitungan kerugian negara, dalam kasus dugaan penyalahgunaan jaringan 3G PT IM2.

"Hingga sore ini, kami belum mendapat pemberitahuan," katanya.

Sebelumnya, Indar selaku eks-Dirut IM2, mendaftarkan gugatan terhadap BPKP pada hari ini, dengan nomor register 231/G/2012/PTUN-JKT. Dalam gugatan itu disebutkan, yang berwenang menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak, serta berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.

Indar sendiri merupakan tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan jaringan 3G PT IM2. Dia dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara Indar telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Kejaksaan kini menunggu penetapan hakim mengenai jadwal sidang.


Penulis: /SES