Ilustrasi TPS.
"Saya kira sulit memastikan adanya perbandingan lurus antara hasil pilkada dengan hasil pemilihan legislatif atau pilpres nanti."

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng mengemukakan, profil politik lokal di negara ini sangat asimetris (berbeda) dengan politik nasional.

Menurutnya, kekuatan dominan di level kabupaten dan kota, sering berbeda dengan yang ada di provinsi, serta berbeda pula dengan di level nasional.

Sementara itu, dalam perilaku pemilih, menurut Endi, asimetri politik lokal ini tercermin dalam fenomena split-voting saat memilih.

Mereka memilih bupati dari partai A, tetapi gubernur dari partai B, atau yang lainnya lagi.

Saat pemilu, mereka memilih anggota DPRD kabupaten atau kota dari partai C, sementara untuk DPRD di level provinsi dari partai D.

"Dalam konteks itu, saya kira sulit memastikan adanya perbandingan lurus antara hasil pilkada dengan hasil pemilihan legislatif (Pileg) atau pemilihan presiden (Pilpres) nanti. Kalaupun ada, lebih dalam konteks bahwa memang partai-partai yang berlaga, ya, itu-itu saja. Jumlahnya terbatas, bahkan 2014 nanti hanya 10 parpol peserta pemilu. Jadi, wilayah edar distribusi suara memang bergerak dalam ceruk terbatas dan bertendensi mengumpul ke parpol-parpol besar," kata Endi, di Jakarta, Minggu (13/01).

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa fakta tersebut tetap saja tidak otomatis dilihat sebagai perbandingan lurus. Bagi pemilih tradisional, captive market memang terbentuk, tetapi jumlahnya mulai berkurang. Justru yang mengemuka sekarang menurutnya, bukan lagi perilaku pemilih tradisional, tapi yang rasional dan bahkan transaksional.

Di sini, kata Endi, perilaku pemilih ditentukan oleh figur calon, bukan mesin partai. Termasuk juga dari seberapa besar uang yang ditebar sang calon, seberapa terkenal dia secara pribadi, serta seberapa kuat identifikasi pemilih kepada dirinya.

"Jadi, keterkenalan dan keterpilihan individu kandidat, jauh lebih menentukan ketimbang mesin partai yang mengusungnya," ujarnya.

Menurut Endi lagi, kemenangan calon independen di sejumlah daerah juga membuktikan hal tersebut. Fakta itulah menurutnya, yang membuat perilaku pemilih cenderung tidak berpola, serta asimetri dalam politik lokal juga terbentuk.

"Bukan partai apa yang mengusung Anda, tetapi seberapa hebat figur Anda di mata pemilih? Hebat dari sisi ketokohan, dari sisi uang, dari sisi bukti kontribusi, dari sisi penguasan jaringan birokrasi dan basis material, dan seterusnya," tegasnya.

Endi menuturkan, jika sekarang ini banyak tokoh berlomba turun langsung, mereka melihat ini sebagai bagian dari pemanasan mesin untuk pemilu nanti.

Pilkada dilihat sebagai momentum mengetes kekuatan, arah perilaku pemilih, serta bagaimana implikasinya bagi strategi pemenangan dalam pemilu nanti.

Tentu saja menurutnya, mereka berkepentingan agar calonnya menang dalam pilkada. Tetapi yang tak kalah penting adalah pilkada menjadi ajang pemanasan mesin itu.

Sementara mengenai pemenangan calon, Endi menegaskan bahwa tentu akan tetap mereka targetkan, karena kader yang terpilih itu merupakan modal politik yang tak kalah pentingnya selain figur caleg/capres dan mesin partai saat Pemilu 2014 nanti. Sebab, adalah kepala daerah yang akan menguasai jaringan politik/birokrasi dan sumber daya (APBD) sebagai modal penting di 2014 nanti.

 


Penulis: