Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo (tengah ) didampingi Kepala BPKP Mardiasmo (kiri) dan Gubernur NTB M Zainul Majdi (kanan).
Akan dibangun sistem seleksi dimana penerimaan PNS bisa dilakukan setiap hari.
 
Jakarta - Pemerintah pusat meminta para kepala daerah di tanah air (gubernur, bupati dan walikota) agar melaporkan formasi penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jika tanpa formasi yang jelas maka pemerintah pusat tidak akan mengkucurkan dana.

"Apa yang baik yang kita capai dalam moratorium PNS akan lanjutkan. Kepada para Pemda untuk membuat analisis beban kerja yang akan menentukan formasi yang akan kita berikan. Tanpa itu kita tidak berikan," kata Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Jumat (25/1).

Ia menjelaskan Pemda juga harus mampu menekan biaya untuk penerimaan PNS. Daerah-daerah yang tidak bisa menekan biaya pegawai di bawah 50 persen, tidak boleh menerima PNS baru.

"Anggaran belanja harus dibawah 50 persen kalau lebih kita tidak beri formasi. Kalau kementerian di pusat sudah dibawah 50 persen semua. Kalau di daerah masih ada yang 75 persen. Kalau tidak diturunkan kita tidak kasih formasi," ujarnya.

Menurutnya, ke depan, penerimaan PNS bisa dilakukan tiap hari. Prinsipnya, yang masuk hanya yang memenuhi kriteria.

"Sejak kita merdeka, kalau terima orang kan sesuai formasinya. Yang melamar 10, yang dibutuhkan sepuluh. Sepuluh-sepuluhnya diambil. Kalau sekarang pakai metode passing grade yaitu yang ngelamar 10 orang, yang memenuhi passing grade dua orang ya dua orang yang kita ambil. Nanti kita seleksi lagi. Makanya kita lagi membangun sistem seleksi yang bisa dilakukan setiap hari bukan setahun sekali," tuturnya.

Ditegaskannya model ini mulai diberlakukan sekarang dan akan beroprasi di 12 provinsi. Perekrutan bekerjasama dengan sejumlah Universitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Setiap hari orang bisa melamar tapi hanya boleh tiga kali dalam setahun. Kalau saya tidak lulus, saya sebulan lagi ikut, kemudian sebulan lagi ikut tapi maksimal tiga kali," tuturnya.

Penulis: