Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
KPK dinilai melakukan diskriminasi atas setiap kasus korupsi

Jakarta
- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Slamet Nurdin berpendapat, ada kejanggalan terkait proses penetapan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait impor daging sapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Prosesnya itu mendadak sekali, terlihat sekali ada kejanggalan dalam proses yang mendadak itu," kata Slamet saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (31/1).

Dia menambahkan, KPK sepertinya melakukan diskriminasi atas setiap kasus korupsi. Diskriminasi itu yang memunculkan kejanggalan. "Dibanding kasus korupsi lain seperti kasus Hambalang. Ada perbedaan penanganan yang dilakukan KPK," imbuhnya.

Meskipun orang nomor satu PKS terlibat korupsi, Slamet menyatakan, kader PKS di Jakarta tetap sangat kompak dan solid. Tapi, masih ada para kader-kader PKS bertanya-tanya soal penetapan tersangka Luthfi. "Kader kami tetap solid, kami tidak mau berprasangka buruk tapi memang banyak kader yang bertanya tapi kita cuma bisa menunggu mudah-mudahan ada jawaban secepatnya selesai," tegasnya.

Ketika disinggung menyangkut pergantian Luthfi, Slamet mengaku bahwa hal tersebut masih menunggu keputusan dari Majelis tinggi partai yakni keputusan Dewan Syuro yang dipimpin KH Hilmi Aminuddin. "Untuk pengganti sementara kita menunggu Majelis Syuro, nanti akan kita pilih," tandasnya.

Penulis: /FEB