Pimpinan KPK Abraham Samad saat menyampaikan pencapaian kinerja selama tahun 2012 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/12). (JG Photo/Afriadi Hikmal)
"Ada kejanggalan dalam penanganan penyidikan atas Lutfhi. Prosesnya berlangsung begitu cepat. Sangat berbeda dengan kasus lain seperti kasus Hambalang, sudah ada tersangka masih belum ditangkap dan ditahan."

Jakarta -
Ketua Umum Praktisi Hukum Muda Indonesia (PHMI), Sahril Harahap menilai proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tersangka kasus dugaan korupsi impor daging Luthfi Hasan Ishak (LHI) penuh kejanggalan. Apalagi, jika dikaitkan dengan banyaknya kasus korupsi yang belum dituntaskan KPK.

"Ada kejanggalan dalam penanganan penyidikan atas Lutfhi. Prosesnya berlangsung begitu cepat. Sangat berbeda dengan kasus lain seperti kasus Hambalang, sudah ada tersangka masih belum ditangkap dan ditahan," kata Sahril dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (1/2).

Karena itu, Sahril akan menemui pimpinan KPK, guna mendapatkan kejelasan informasi atas kasus tersebut. Terlebih, banyak pihak menduga bahwa KPK mendapat 'pesanan' dalam kasus ini.  

"Ada dugaan KPK dipesan pihak tertentu. Ketika KPK menangani kasus besar yang ada di depan mata, sampai sekarang justru tidak selesai. Sedangkan dalam kasus Lutfhi, satu hari sudah ditangkap," katanya.

Lebih lanjut ia meminta KPK untuk bekerja lebih profesional dalam penuntasan kasus korupsi. Pasalnya, KPK adalah barometer dan benteng terakhir pemberantasan korupsi.  

Berdasarkan penjelasan dari pihak KPK, dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengurusan kuota impor daging pada Kementerian Pertanian, penyidik KPK menahan empat tersangka, yakni JE (swasta), AAE (swasta), AF (swasta) dan LHI (Anggota Komisi I DPR Periode 2009 - 2014). Keempatnya ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di beberapa rumah tahanan berbeda.

Sedangkan terhadap AF dan LHI disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penetapan dan penahanan tersangka bermula dari kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Selasa (29/1). Saat itu, KPK menangkap AF di sebuah hotel di Jakarta. Di lokasi, KPK juga menemukan barang bukti berupa uang senilai satu miliar rupiah yang diduga merupakan uang pemberian AAE dan JE yang diperuntukkan kepada LHI. Tak lama kemudian, KPK menangkap AAE dan JE di kediaman AAE di bilangan Cakung, Jakarta. Sedangkan LHI dijemput KPK sehari kemudian di sebuah kantor di Jakarta Selatan.

Penulis: