Ilustrasi Hutan (EPA/Greenpeace)

Berdasarkan Permenhut 3/2008, ketentuan deliniasi mengharuskan kawasan lindung, kawasan pelestarian plasma nutfah, kawasan pelestarian satwa liar, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, termasuk dalam kawasan yang harus tetap dipertahankan.

Jakarta - Hutan alam primer yang masih tersisa di kawasan hutan yang dibebani izin usaha pemanfaatan hutan dipastikan tidak ditebang. Kementerian Kehutanan memberlakukan ketentuan tentang deliniasi makro-mikro yang menjamin pemanfaatan hanya dilakukan pada areal yang sudah terdegradasi.

Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan, hutan yang diselamatkan pada izin pemanfaatan hutan bukan hanya hutan alam primer tapi juga hutan bernilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV).

“Ada ketentuan deliniasi makro-mikro yang memastikan hutan bernilai konservasi tinggi tetap dipertahankan,” kata Hadi di Jakarta, Minggu (17/2).

Kewajiban deliniasi makro-mikro berlaku untuk pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) baik pada hutan alam maupun pada hutan tanaman industri, Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

“Kewajiban tersebut juga berlaku pada pelepasan hutan untuk perkebunan dan pinjam pakai kawasan hutan untuk tambang,” tutur dia.

Berdasarkan Permenhut 3/2008, ketentuan deliniasi mengharuskan kawasan lindung, kawasan pelestarian plasma nutfah, kawasan pelestarian satwa liar, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, termasuk dalam kawasan yang harus tetap dipertahankan.

Penilaian deliniasi makro-mikro dilakukan oleh pihak ketiga yang telah diakreditasi Kemenhut untuk memastikan hasilnya tetap akuntabel dan transparan. Hadi menyatakan, meski sudah ada mekanisme mandatory untuk perlindungan hutan bernilai konservasi tinggi, namun pemerintah mengapresiasi mereka yang mau menambah dengan penilaian HCV yang mengacu kepada skema voluntary. “Sehingga bisa saling melengkapi,” kata Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Kusnan Rahmin menyatakan, dalam membangun HTI pihaknya tidak hanya menerapkan deliniasi makro-mikro tapi juga melakukan penilaian HCV bekerjasama dengan berbagai lembaga independen baik nasional maupun internasional.

Pendekatan HCV ini diterapkan sejak 2005 di areal konsesi RAPP dan mitra-mitranya di Riau. Menurut Kusnan, RAPP berkomitmen untuk melindungi dan mengelola dengan baik areal yang memiliki HCV atau Nilai Konservasi Tinggi dalam kebijakan lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan kerja serta code of best practice perusahaan.

“Pendekatan NKT sangat penting dalam perencanaan, pengelolaan dan pemantauan kegiatan pengelolaan hutan yang berkesinambungan. Sampai saat ini lebih dari 36 kajian NKT dilakukan pihak independen,” ujarnya.

Selain bekerjasama dengan Tropenbos, RAPP juga bergabung dengan HCV Network Indonesia sejak tahun 2011.

Penulis: INA/YUD

Sumber:Investor Daily