Juru Bicara KPK Johan Budi memberi keterangan pers mengenai perkembangan terbaru kasus korupsi yang ditangani KPK di Gedung KPK, Jakarta

Jakarta - Setelah sempat dikatakan mundur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat, pada Selasa (19/2) besok.

Bahkan, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP memastikan bahwa Agus Martowardojo akan memenuhi panggilan KPK. Sebab, sudah ada konfirmasi dari Kementerian Keuangan (Kemkeu).

"Jadwal pemeriksaan Menkeu sebagai saksi kasus Hambalang ternyata pada Selasa, 19 Februari 2013. Kemungkinan, yang bersangkutan hadir," kata Johan Budi melalui pesan singkat, Senin (18/2) malam.

Padahal, diberitakan sebelumnya, Johan Budi mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Menkeu, Agus Martowardojo sebagai saksi dalam kasus Hambalang yang sedianya dilaksakan pada Selasa (19/2), ditunda.

"Tadi saya konfirmasi memang benar ada jadwal pemeriksaan menteri keuangan besok. Tetapi, sudah ada konfirmasi dari pihak Menkeu bahwa yang bersangkutan sedang tugas ke luar negeri sehingga jadwalnya diundur," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di gedung KPK Jakarta, Senin (18/2) siang.

Seperti diketahui, berdasarkan audit investigatif tahap pertama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan bahwa tidak ada tanda tangan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng dalam permohonan anggaran multi years ke Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Selain itu, dalam persetujuan kontrak tahun jamak tersebut juga tidak ada tanda tangan Menteri Keungan (Menkeu). Padahal, tanda tangan dua menteri menjadi syarat wajib dalam pengajuan kontrak tahun jamak.

Bahkan, dari hasil audit BPK jelas terlihat bahwa pada Agustus 2009, anggaran Hambalang sudah Rp 2,5 triliun. Hal itu terlihat di halaman 34-37 hasil audit investigatif BPK yang jelas dikatakan bahwa tidak ada perubahan anggaran Hambalang kecuali perubahan dari sisi pembangunan fisik.

Padahal, pada awal tahun 2009, anggaran awal pembangunan proyek Hambalang sebesar Rp 125 miliar dan anggaran tersebut masih dibintangi atau belum disetujui oleh DPR.

Tetapi, kemudian, pada akhir tahun 2010 disetujui kontrak anggaran tahun jamak oleh Kemkeu sebesar Rp 1,2 triliun untuk pengadaan barang dan jasa proyek Hambalang. Sehingga, diduga ada permainan dalam pertambahan anggaran dan perubahan kontrak anggaran tersebut.

Dalam kasus korupsi Hambalang, KPK telah menetapkan mantan Kepala Biro Perencanaan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng sebagai tersangka.

Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 UU Tipikor jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Sedangkan Pasal 3 mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara.

Suara Pembaruan

Penulis: N-8/ HA

Sumber:Suara Pembaruan