Illustrasi Logo KPK.

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak hanya memikirkan kasus terkait petinggi Partai Demokrat, dan harus bergerak menuntaskan kasus dugaan korupsi lainnya. Hal itu disampaikan oleh Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/2).

Menurut Boyamin, KPK lamban menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang masuk terkait dugaan korupsi sejumlah kepala daerah di Indonesia, dan hanya menangani kasus besar berskala nasional saja.

"Itupun masih bernuansa tebang pilih karena kasus megakorupsi seperti Century dan BLBI hingga kini masih dipetieskan," tegas Boyamin.

Salah satu yang membuat MAKI berang adalah lambannya KPK memeriksa kasus dugaan korupsi Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, Abdullah Vanath yang diduga telah merugikan rakyat dan negara hingga ratusan miliar rupiah. Bahkan, disinyalir sejak menjabat sebagai bupati, harta kekayaan Abdullah melonjak drastis hingga Rp 7 triliun.

"Kami sedang mempertimbangkan untuk melayangkan gugatan praperadilan kepada KPK," tegasnya.

Dia menjelaskan pihaknya takkan mengajukan gugatan itu apabila KPK segera menangkap Bupati SBT Maluku Abdulah Vanath. Karena jika tidak secepatnya, kata dia, dikhawatirkan yang bersangkutan akan mengulangi praktik-praktik korupsinya bahkan dengan nilai yang lebih besar dari sebelumnya.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/NAD