Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Yani

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewajibkan kadernya untuk menandatangani pakta integritas. Kader tersebut mencakup eksekutif maupun legislatif, serta di daerah dan pusat.

"Hal ini juga berlaku kepada seluruh calon anggota legislatif," kata Wakil Ketua Fraksi PPP DPR, Ahmad Yani, di Jakarta, Senin (25/2).

Dia melanjutkan, untuk mencapai target tersebut, saat ini PPP tengah menjadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadiri penandatanganan pakta integritas dengan seluruh anggota Fraksi PPP DPR tersebut.

"Rapat fraksi telah memutuskan agar seluruh anggota DPR dari Fraksi PPP yang berjumlah 38 orang untuk meneken pakta integritas antikorupsi," ujar Yani.

Dia menyebutkan, pakta integritas yang dilakukan PPP tidak hanya berdimensi internal partai. Lebih dari itu, PPP ingin mengajak pihak eksternal sebagai bentuk komitmen politik dalam pemberantasan korupsi.

"Pakta integritas kita tidak basa-basi politik. Tapi dengan mengajak KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Ini bentuk komitmen kita," tandas Yani.

Indonesia Coruption Watch (ICW) menyatakan, pada tahun ini marak terjadi kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik. Alasannya, 2013 sudah masuk tahapan pemilu tahun 2014.

Beberapa kasus korupsi politik yang marak menyangkut mafia anggaran seperti proyek-proyek besar dari APBN dan alokasi dana transfer ke daerah yang rawan dipolitisasi. Bukan hanya itu, kader-kader partai yang duduk di kursi legislatif dan eksekutif akan berlomba-lomba mengumpulkan pundi-pundi agar pencalonan berikutnya tak menemui hambatan.


Penulis: Markus Junianto Sihaloho/WBP