Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq.

Jakarta - Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, mempersilakan kubu Rieke-Teten untuk mengadukan dugaan pelanggaran oleh kubu Aher-Deddy ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Hal itu dinyatakan Mahfudz menanggapi pernyataan Tim Pemenangan Rieke-Teten yang mengaku menemukan dugaan pelanggaran oleh pihak Aher-Deddy.

"Kalau Tim Paten (Pemenangan Rieke-Teten) yakin temuan itu sebagai pelanggaran pemilukada, ya, laporkan saja ke Panwas," kata Mahfudz di Jakarta, Rabu (27/2) malam.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki, Abdy Yuhana menyatakan, pihaknya sudah menemukan sejumlah indikasi kecurangan pada Pilgub Jawa Barat (Jabar) lalu, menyangkut calon Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar. Disampaikan Abdy, indikasi kecurangan itu terlihat lewat adanya dugaan money politics, hingga pengarahan untuk memilih pasangan Aher-Deddy di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Cirebon.

Misalnya, menurut Abdy, ditemukan dugaan adanya pemanfaatan dana APBD mencapai angka Rp4,5 miliar, yang digelontorkan sepanjang Februari lewat bantuan kepada 45 desa. Setiap desa diberikan bantuan Rp100 juta, yang menurutnya tersebar di wilayah Tasik, Cianjur, Banjar, Ciamis, sampai Cirebon.

Selain bantuan desa, dugaan kecurangan juga muncul lewat bantuan yang diberikan kepada pesantren maupun kelompok tani. Bantuan tersebut berbentuk dana hibah.

"Peningkatannya mencapai lebih 100 persen. Jika sebelumnya hanya ada Rp1,4 triliun, maka jelang pencoblosan ini dana hibah yang diberikan itu mencapai sekitar Rp4 triliun. Data-data itu sudah kami peroleh," kata Abdy.

Mahfudz sendiri mengakui bahwa Pemda Jabar di bawah Ahmad Heryawan-Dede Yusuf, dalam APBD 2013 memang menyiapkan program bantuan sosial (bansos) untuk semua desa. Selama ini menurutnya, baru sebagian kecil bansos direalisasi, lalu tertunda karena sejumlah pasangan cagub-cawagub meributkannya.

"Lalu Gubernur Jabar menunda pencairan, agar tidak menimbulkan polemik tidak perlu. Pasca pilgub, program tersebut akan dilanjutkan, karena sudah ada dalam APBD," jelas Mahfudz pula.

Persoalannya kemudian, jika rencananya bansos akan dicairkan pasca pilgub, mengapa ada yang justru dicairkan sebelum pilgub pada Februari. Menanggapi hal itu, Mahfudz justru tidak memandang ada hal yang salah.

"Lha, salahnya apaan dong? Pemda melaksanakan program bantuan desa yang sudah dianggarkan dalam APBD, di mana RAPBD-nya sudah dibahas bersama dan disetujui DPRD," jawab Mahfudz.

"Itu salah, kalau ketika masa kampanye dan gubernur sudah cuti, lalu program tersebut dicairkan. Karena orang cuti kan tak bisa kasih persetujuan," tukasnya.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho