Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Jakarta - Pemekaran daerah otonomi baru (DOB) masih akan terjadi di waktu akan datang. Pemekaran tidak bisa dihentikan karena Undang-Undang (UU) membolehkan adanya pemekaran.

"UU menyatakan seperti itu. Jadi ke depan masih dimungkinkan terjadi pemekaran DOB," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi pada acara penyerahan UU pemekaran 12 DOB di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Kamis (28/2).

Ia menjelaskan, selama ini memang terjadi moratorium (penghentian sementara) pemekaran. Langkah itu merupakan himbauan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang penataan DOB. Karena itu, sejak 2008 tidak ada pemekaran. Namun, langkah itu hanya berlaku dari sisi pemerintah.

Artinya, usulan pemekaran tidak diterima lewat pemerintah. Namun DPR tidak melakukan kebijakan yang sama untuk moratorium. Karena itu, masih tetap terjadi pemekaran selama ini seperti terlihat disahkannya 12 daerah pemekaran baru akhir-akhir ini.

Menurut mantan Gubenur Sumatra Barat ini, ke depannya, dari sisi pemerintah, kebijakan moratorium itu sudah tidak ada. Artinya, dibolehkan membentuk DOB. Ia juga menegaskan, syaratnya sangat ketat dan selektif.

Salah satu langkah yang dipakai adalah tidak membentuk langsung menjadi DOB. Namun daerah yang dimekarkan harus lewat daerah persiapan terlebih dahulu. Masa persiapan terjadi selama tiga tahun. Jika dalam masa itu tidak memenuhi DOB maka tidak bisa ditetapkan menjadi daerah pemekaran baru.

"Kami akan sangat selektif dan ketat. Kami tidak mau dengan mudah membentuk DOB. Kami akan periksa semua persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Jika semuanya beres, baru boleh menjadi DOB," tuturnya.

Sementara itu, pada Kamis (28/2) pagi, Mendagri menyerahkan 12 UU pembentukan DOB kepada pejabat yang ditunjuk menggurusi 12 DOB tersebut. Ke-12 UU itu merupakan usulan inisiatif DPR.

Ke-12 UU itu juga telah dibahas bersama DPR dan telah ditetapkan menjadi UU bersama DPR. Kepada DOB itu, Mendagri menjelaskan, selama tiga tahun berada dalam status masa persiapan. Dalam tiga tahun itu belum boleh dibentuk DPRD, yang dimungkinkan hanya mengisi pejabat kepala daerah dengan perangkat-perangkatnya.

Di sisi lain, ke-12 DOB masih di bawah pengawasan daerah induk. Daerah induk turut menentukan apakah ke 12 layak menjadi DOB atau tidak. Jika gagal, maka akan dikembalikan ke daerah induk atau daerah asal pemekaran wilayah tersebut.

Gamawan mengemukakan, pembentukan DOB yang baru disahkan bukan semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan lokal. Diharapkan, dengan pembentukan DOB tersebut dapat mempercepat laju pertumbuhan perekonomian melalui pengelolaan potensi daerah secara lebih efektif dan efisien. Selain itu dapat terbentuknya aksesibilitas di daerah, guna mencapai kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan yang demokratis dan bermartabat.

Suara Pembaruan

Penulis: R-14/NAD

Sumber:Suara Pembaruan