Ilustrasi

Hanya PKB yang bersedia memberikan laporan keuangan partainya ke publik

Keterbukaan laporan keuangan partai di Indonesia termasuk 9 partai pemilik kursi di DPR sampai saat ini masih buruk.

Yuna Farhan, Sekjen Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran [Fitra], mengatakan hal itu bisa dilihat dari ketulusan mereka dalam memberikan infromasi tentang pengelolaan keuangan partai mereka ke publik.

Dari hasil uji publik yang dilakukan oleh Fitra kepada 9 partai politik, hanya Partai Kebangkitan Bangsa [PKB] saja yang mau secara sukarela  menyerahkan laporan keuangan mereka, sementara sisanya menolak dengan berbagai alasan.

"Terus terang kita heran kenapa untuk mempublikasikan laporan keuangan yang menurut mereka sumbernya halal saja mereka bisa tidak transparan, ada apa ini," kata Yuna saat diskusi bertajuk "Dana Ilegal Partai Politik dan Kegagalan Perangkat Hukum" di Jakarta, kemarin.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ade Irawan, Koordinator Divisi Politik ICW.

"Meskipun agak lebih banyak dari yang didapat Fitra, tapi kesulitan juga kita hadapi dari akhir Juni kami minta tidak ada respon sama sekali sampai kami uji informasi publik akhirnya baru 3 partai politik baru mau menyerahkan; PPP, PKS dan PKB," kata Ade.

Laporan keuangan yang sedikit lengkap baru diberikan oleh PKB.

Sementara laporan keuangan dari PPP dan PKS hanya diberikan seadanya.

"Bayangkan untuk laporan keuangan partai kami hanya diberikan satu lembar saja," kata Ade.

Kuras uang negara

Sementara itu di tempat yang sama Didik Supriyanto, Peneliti Senior Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, mengatakan enggannya partai politik dalam mengungkap laporan keuangan partai mereka ke publik disebabkan oleh adanya aliran dana gelap yang masuk dalam keuangan partai.

"Sebagai contoh berdasarkan temuan kami terhadap AD ART partai, ternyata tidak ada satu partai pun yang mengatur sumbangan perorangan anggota partai, mekanisme penarikan, jumlah sumbangan dan batasannya, serta bagaimana pencatatannya," kata Didik.

Padahal kata Didik dalam UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 2 tahun 2011 secara jelas dinyatakan bahwa mekanisme penggalangan dana hingga pengelolaan keuangan partai harus diatur di AD ART partai.

"Faktanya AD ART partai tidak mengakomodir itu. Berarti mereka memang sengaja enggan untuk transparan dan akuntabel," kata Didik.

Tak ada sanksi

Sementara itu, Hadar Gumay, Direktur Eksekutif CETRO, menilai tidak terbukanya partai politik dalam mempublikasikan selama ini karena tidak adanya sanksi yang tegas bagi mereka.

"Harus dijatuhi sanksi, partai politik yang tidak mau berikan laporan keuangan tidak boleh ikut pemilu, berikan sanksi yang tegas," kata Hadar.

Dengan begitu mau tidak mau partai harus berani transparan ungkap laporan keuangan mereka.

Penulis:

Sumber:-