Institut Pertanian Bogor (IPB).

Bogor - Rencana pemerintah untuk menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) mendapat respon baik dari Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Herry Suhardiyanto. Namun, diharapkan UKT tersebut dikategorikan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.

“Kami mohon agar definisi UKT itu untuk masing-masing kategori, yang di IPB sendiri ada delapan kategori. Kategori ini akan kami pertahankan karena disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa,” kata Herry kepada wartawan, di Bogor, Jumat (15/3).

Kalau pun nanti dipaksakan untuk satu angka, IPB berencana akan menggunakan angka pertama yang terbesar, sedangkan kategori mahasiswa yang membayar lebih kecil akan tetap menggunakan pola subsidi.

Namun, sampai saat ini IPB belum memastikan plafon besaran UKT tersebut, tetapi diharapkan tidak akan lebih dari Rp 8 juta.

Ini berdasarkan perhitungan terhadap biaya awal yang harus dibayar mahasiswa, seperti sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP), uang sistem kredit semester (SKS) dan biaya lainnya. Hingga kini, IPB masih menunggu penetapan dari pemerintah.

Herry menilai kebijakan UKT positif dalam menghapus pungutan kepada mahasiswa pada awal masuk perkuliahan. Selain itu, prosesnya mudah karena mahasiswa hanya sekali mengeluarkan uang dan dengan kontribusi yang sama setiap semesternya.

“UKT ini untuk menghindari pungutan, seperti uang pangkal, admission fee dan lainnya, yang memberatkan mahasiswa. Tetapi sesungguhnya istilah UKT ini tunggal untuk seluruh semester,” kata Herry.

Mantan Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN) 2011 ini menambahkan, sebelum adanya wacana UKT, sejak 2006 IPB telah menyelenggarakan sistem UKT dengan subsidi silang. Sistem yang digunakan adalah pungutan uang kuliah berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.

Yang pendapatan keluarganya terendah, misalnya di bawah Rp 500.000 per bulan, digratiskan atau dibayarkan oleh pemerintah atau IPB sendiri. Tetapi, agar mahasiswa ini tidak merasa rendah diri, mereka tetap membayar komponen yang terkait langsung dengan perkuliahan.

“Tetapi kalau pun tetap mereka tidak mampu, biarlah pihak lain yang membayarkannya, bisa pemda atau perusahaan, tetapi yang penting membayar biaya mata kuliah, sehingga rendah diri tidak mengganggu proses belajarnya,” katanya.

Sedangkan untuk mahasiswa yang penghasilannya tinggi dikenakan biaya kuliah yang lebih tinggi. Menurutnya, IPB menerapkan sistem ini dengan pertimbangan keadilan.

IPB berpendapat, tidak adil jika mahasiswa yang orang tuanya berpenghasilan misalnya di atas Rp 20 juta per bulan, dengan mahasiswa yang pendapatan orang tuanya di bawah Rp 1 juta per bulan mendapatkan subsidi yang sama dari pemerintah maupun IPB sendiri.

“Kami merasa itu tidak adil, maka diberlakukanlah konsep kategori yakni kontribusi mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi. Lagi pula konsep kategori ini sebetulnya belakangan sudah diatur di dalam UU 12/2010 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa harus berdasarkan kemampuan mahasiswa,” katanya.

Saat ini, kata Herry, IPB menerima sebanyak 20% mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan pendapatan sekitar Rp 1 juta ke bawah per bulan, dan 40% untuk pendapatan di atas di bawah Rp 2,5 juta per bulan. Sedangkan untuk mahasiswa yang dibiayai program bantuk pendidikan bidik misi sebanyak 30%.

Terkait penerimaan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) jalur undangan tahun ini, jumlah pendaftar IPB berjumlah 26.000 orang. Namun yang akan diterima hanya sekitar 2000 mahasiswa. Sedangkan jalur tertulis seperti SBMPTN, jumlah mahasiswa yang akan diterima IPB tahun ini sekitar 3.600 orang.

Suara Pembaruan

Penulis: D-13/FEB

Sumber:Suara Pembaruan