Seorang warga Jakarta menunjukkan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada lima kelemahan yang signifikan pada pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jaminan Kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan Jamkesda.

Kelemahan itu terjadi di Kementerian Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan (PPK), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya pada tahun Anggaran 2010 sampai dengan Semester I TA 2012.

Anggota VI BPK Rizal Djalil menjelaskan Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) untuk mengetahui dan menilai empat hal.

Pertama adalah apakah seluruh peserta Jamkesmas telah terlayani program tersebut.

Kedua apakah sistem pengendalian intern (SPI) atas kepesertaan, pelayanan, penyaluran dan penggunaan dana serta penanggungjawaban program telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai.

Tiga apakah dana Jamkesmas dan Jamkesda telah diterima oleh PPK dalam jumlah, waktu dan cara yang tepat.

Dan keempat apakah dana Jamkesnas telah dipergunakan tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan sesuai petunjuk yang berlaku.

"Lima kelemahan itu adalah, pertama belum adanya database kepesertaan yang akurat, pemutakhiran data masyarakat miskin tidak baik dan adanya perbedaan data antar instansi. Kedua masih terdapat resiko masyarakat miskin belum dapat memeroleh pelayanan kesehatan gratis dan tidak tercakup baik dalam Jamkesmas maupun Jamkesda," papar Rizal di Jakarta, Selasa (19/3).

"Ketiga penyaluran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Jamkesmas belum sesuai dengan pedoman pelaksanaannya pada 2010 dan 2011. Empat review kinerja pengelola program tidak dilakukan dan umpan balik atas pelaporan yang telah dilakukan pengelola Jamkesmas tingkat daerah tidak diberikan secara berkala oleh pengelola tingkat pusat."

"Kelima adalah tim pengelola dan tim koordinasi Jamkesmas provinsi/kabupaten/kota belum sepenuhnya melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyetoran sisa Jamkesmas tahun 2010 dan 2011 belum selesai dilaksanakan."

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Rizal menyatakan belum sepenuhnya peserta Jamkesmas dapat terlayani oleh program itu. Program tersebut juga dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan program jaminan pelayanan kesehatan 2010 dan 2011, peraturan daerah terkait Jamkesda dan mengenai tarif rumah sakit yang telah ditetapkan.

"Dari hasil pemeriksaan BPK isu kepesertaan jadi penting. Kalau tidak dibenahi, siapa yang berhak dan distribusinya akan menjadi permasalahan besar," imbuhnya.

Menurutnya pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap Jamkesmas sebelum diberlakukannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) penting dilakukan supaya seluruh instansi terkait mengerti permasalahan yang ada sehingga bisa merumuskan kebijakan untuk mengantisipasinya.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron menyatakan program Jamkesmas merupakan suatu terobosan bagus, karena tidak semua negara di Asean bisa menerapkannya. Dia mencontohkan di Filipina orang miskin masih diwajibkan membayar biaya kesehatan antara 40-60 persen dari total pengobatannya.

"Jamkesnas ini luar biasa. Kalau Filipina orang miskin masih bayar 40-60 persen. Kalau di Indonesia orang miskin dilarang bayar. Lalu hampir semua penyakit ditanggung," pujinya.

Sementara itu, terkait masalah ketidakmampuan menampung semua pasien yang terjadi pada Jamkesda, dia berpendapat hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran.

Investor Daily

Penulis: WYU/YUD

Sumber:Investor Daily