Ilustrasi perempuan menggunakan payung untuk melindungi kulitnya dari paparan sinar matahari.

Kupang - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) menandatangani nota kesepahaman dampak perubahan iklim. Dipilihnya NTT karena memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim.

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH Arief Yuwono berharap dengan penyusunan nota kerjasama ini bisa memfasilitasi penguatan kapasitas adaptasi perubahan iklim di wilayah NTT, agar sejalan dengan strategi nasional.

"Keberhasilan dan pengalaman yang diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan di wilayah NTT ini, dapat menjadi masukan penting bagi para pengambil kebijakan di tingkatan nasional dan contoh bagi daerah lain di Indonesia,"jelas Arif dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/3).

Nota kerjasama tersebut menjadi landasan bagi implementasi kegiatan komunitas di wilayah NTT untuk mencapai stabilitas ketahanan pangan, air dan mata pencaharian.

“Saya berharap pelaksanaan program SPARC di Propinsi NTT dapat meningkatkan kapasitas pemerintah propinsi dan tiga kabupaten serta ketahanan masyarakat desa terhadap perubahan iklim. Selain itu, diharapkan pula terwujud sebuah integrasi pendekatan adaptasi perubahan iklim dalam program pembangunan daerah," jelas Gubernur Provinsi NTT Frans Lebu Raya.

Program SPARC merupakan kerjasama yang didanai oleh the Global Environment Facility’s Special Climate Change Fund dan didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP). Program ini memfokuskan kegiatan pada penguatan dan pembangunan lembaga serta masyarakat agar memiliki ketahanan terhadap risiko perubahan iklim dalam aspek stabilitas mata pencaharian, produksi pangan dan akses terhadap air bersih.

Berdasarkan data tahun 2010, NTT merupakan salah satu propinsi dengan presentase angka kemiskinan lebih tinggi (25,7%) dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan nasional (16%). Perbedaaan kondisi antara tingkat nasional dan provinsi di NTT terefleksi dalam laporan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Meskipun kemajuan berarti telah dapat dicapai oleh Pemerintah Indonesia, Propinsi NTT masih berada jauh dari harapan pencapaian tujuan MDGs tahun 2015.

Kerjasama antara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Pemerintah Indonesia didasari oleh peta jalan pembangunan tahun 2011-2015 yakni the United Nations Partnership for Development Framework (UNPDF). UNPDF tidak hanya mengindetifikasi tujuan pembangunan di wilayah miskin dan rentan namun juga memperkuat kapasitas pada tatanan pusat dan daerah dalam merespon isu perubahan iklim maupun isu kebencanaan.

Investor Daily

Penulis: GTR

Sumber:Investor Daily