Mendagri Gamawan Fauzi didampingi Kapolri menjelaskan kepada pers tentang kasus Palopo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/4).

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta masyarakat Aceh tidak berkecil hati dengan verifikasi dan evaluasi terhadap qanun yang meliputi lambang, bendera dan pembentukan wali Nangroe. Menurut Gamawan, Qanun setingkat dengan peraturan daerah (perda), sehingga wajar untuk dievaluasi agar sesuai dengan undang-undang.

"Qanun ini sama saja dengan perda tidak perlu masyarakat Aceh kehilangan muka dengan evaluasi ini dan tidak perlu pemerintah Pusat melebih-lebihkan," kata Gamawan di kompleks kantor presiden, Jakarta, Rabu (3/4).

Dituturkannya bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), dalam 3,5 tahun terakhir sudah melakukan evaluasi terhadap sekitar 8.500 perda. "Di antara perda yang dievaluasi tersebut juga sudah ada yang dibatalkan," jelasnya.

Sehingga, lanjutnya, penetapan qanun Aceh yang berbau separatis tersebut harus diujikan dengan pendekatan hukum agar tidak ditafsirkan macam-macam.

"Kalau (didekati) politik bisa ditafsirkan macam-macam," kata dia lagi.

Gawaman menambahkan bahwa sejauh ini Pemerintah Pronvinsi NAD dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merespon baik rencana evaluasi Qanun. Mereka juga sepakat jika lambang yang dianggap mengandung pro dan kontra serta tidak sesuai dengan amanat UU layak dievaluasi.

Penulis: Ezra Sihite