Ilustrasi pembangkit/pertambangan dalam rangka pertumbuhan ekonomi.

Jakarta - Kapolres Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Ponco Sediatoko, dan sejumlah anak buahnya diduga menjadi kaki tangan sebuah perusahaan tambang di daerah itu. Pasalnya, sebanyak 16 masyarakat pemilik lahan di Desa Lante, Kecamatan Reok Barat, yang menolak tanahnya untuk dijadikan tambang justru dikriminalisasi, dan dijadikan tersangka oleh anggota polisi tersebut.

Polisi beralasan, ke-16 pemilik lahan tersebut menghalang-halangi upaya perusahaan saat beroperasi. Padahal, penolakan tersebut disebabkan dampak buruh pertambangan, seperti terkuburnya sawah dan tercemarnya air bersih.

"Pada Kamis (4/4) kemarin, 16 warga ditetapkan menjadi tersangka. Karena itu, saya meminta Kapolri untuk memecat Kapolres Manggarai. Dia dan anak buahnya patut diduga sudah disuap perusahaan tambang yang beroperasi di sana," kata Ketua Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur (NTT) Penggerak Keadilan dan Perdamaian (Formadda NTT), Yohanes Kristo Tara, OFM, Jumat (5/4).

Menurut Kristo, upaya kriminalisasi itu diduga dilakukan pihak Polres Manggarai untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak menolak kehadiran perusahaan tambang. "Kehadiran perusahaan tambang ini patut diduga membawa berkah bagi Polsek dan Polres setempat," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPR asal PDI Perjuangan, Honing Sani meminta polisi di NTT tidak menjadi "alat" dari perusahaan tambang. "Saya khawatir tindakan polisi hanya menjadi alat dari pemilik modal untuk menakut-nakuti masyarakat supaya tidak menolak lagi. Saya minta masyarakat jangan takut dengan tindak polisi yang sangat merugikan seperti itu. Masyarakat harus terus berani menolak," kata alumnus Ilmu Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.

Karena itu, ujarnya, tindakan polisi yang menetapkan 16 warga sebagai tersangka sangat berlebihan. Pasalnya, penolakan tersebut dilakukan warga karena mereka merasakan langsung dampak buruk dari tambang.

"Saya minta masyarakat dan semua pihak agar menolak tindakan polisi seperti ini," tegas Honing.

Menurut Honing, tambang bukanlah pilihan untuk menyejahterakan masyarakat NTT. "Jadi saya setuju agar tambang di NTT ditolak termasuk tambang yang sekarang beroperasi harus dihentikan," kata dia.

Hingga kini, Beritasatu yang hendak mengkonfirmasi ihwal persoalan ini masih kesulitan untuk menghubungi Kapolres Manggarai, AKBP Ponco Sediatoko.

Kronologis

Untuk diketahui, Penolakan warga Desa Lante terhadap pertambangan yang dilakukan PT RIM disebabkan tercemarnya salah satu sumber air bersih mereka (Wae Kondo-air kondo) akibat pertambangan mangan sejak September 2012. Tak cuma air bersih, tambang juga mengakibatkan warga tak bisa memanen karena terkuburnya area sawah oleh batu dan tanah penggalian.

Dampak lain akibat pertambangan tersebut adalah kematian ternak warga akibat meminum air di Wae Kondo yang tercemar. Akibatnya, kini warga harus mencari lagi sumber air bersih untuk memberi minum ternaknya.

Karena itulah, sejak Desember 2012, puluhan warga Desa Lante mendatangi lokasi pertambangan di Ropang, yang berjarak sekitar 1 kilometer dari Kampung mereka. Dengan nada kesal, warga mendesak agar operasi pertambangan segera dihentikan. Bahkan, warga juga mengusir para pekerja tambang dan menyita sejumlah alat berat milik perusahaan tersebut.

Alat-alat berat yang dista adalah tiga unit eksavator, dan lima unit mobil truk. Alat-alat tersebut disita cara dipagar di lokasi pertambangan.

Namun, pada Kamis 20 Desember 2012, sekitar 100 orang anggota Polri dari Polres Manggarai mengambil paksa alat berat milik PT RIM yang disita warga. Sumber Beritasatu di lapangan menyebutkan bahwa Kapolres Manggarai, Ponco Sediatoko bersedia membantu perusahaan lantaran mendapat upeti yang berlimpah dari PT RIM.

 

Suara Pembaruan

Penulis: E-8

Sumber:Suara Pembaruan